APBD DKI Belum Dibahas, Dewan Terancam Tak Dapat Gaji
Sabtu, 15 November 2014 - 01:18 WIB
APBD DKI Belum Dibahas, Dewan Terancam Tak Dapat Gaji
A
A
A
JAKARTA - Jika anggota DPRD DKI Jakarta belum membahas APBD DKI 2015 hingga akhir tahun ini. Maka, anggota Dewan tidak akan dapat gaji pada tahun depan.
"Ya kalau tidak dibahas APBD ya mereka (DPRD) tidak gajian. Lagian juga mereka sudah kaya-kaya, enggak usah digaji," kata Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 14 November 2014.
Guna transparansi, kata Ahok, sebaiknya DPRD DKI merekam, kemudian diunggah ke Youtube.
"Kalau SKPD kami main, kami akan stafkan mereka. (Upload video) ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan anggaran," pungkasnya.
Sekadar diketahui, gaji anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD. Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.
Untuk uang representasi, ketua DPRD mendapatkan Rp3 juta dan wakil ketua mendapatkan Rp2,4 juta, sedangkan para anggota mendapatkan Rp2,25 juta.
Sedangkan tunjangan jabatan, ketua mendapatkan Rp4,35 juta, wakil ketua mendapatkan Rp3,48 juta, dan anggota mendapatkan Rp3,26 juta. Sementara itu, untuk tunjangan komunikasi insentif, semua anggota DPRD mendapatkan Rp9 juta.
Untuk tunjangan operasional, ketua mendapatkan Rp18 juta, sedangkan wakil ketua mendapatkan Rp9,6 juta.
Tunjangan ini hanya berlaku untuk ketua dan wakil ketua, serta para anggota tidak dapat. Tunjangan terakhir adalah tunjangan perumahan.
Untuk tunjangan ini, wakil ketua mendapatkan Rp20 juta, sedangkan anggota mendapatkan Rp15 juta. Jabatan ketua tidak mendapatkan tunjangan ini.
Apabila dijumlahkan, maka gaji per bulan yang diterima anggota DPRD yaitu ketua Rp35.163.260 dan wakil ketua Rp45.161.920, sedangkan para anggota Rp30.291.320.
"Ya kalau tidak dibahas APBD ya mereka (DPRD) tidak gajian. Lagian juga mereka sudah kaya-kaya, enggak usah digaji," kata Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 14 November 2014.
Guna transparansi, kata Ahok, sebaiknya DPRD DKI merekam, kemudian diunggah ke Youtube.
"Kalau SKPD kami main, kami akan stafkan mereka. (Upload video) ini merupakan langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan anggaran," pungkasnya.
Sekadar diketahui, gaji anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD. Gaji tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan operasional, dan tunjangan perumahan.
Untuk uang representasi, ketua DPRD mendapatkan Rp3 juta dan wakil ketua mendapatkan Rp2,4 juta, sedangkan para anggota mendapatkan Rp2,25 juta.
Sedangkan tunjangan jabatan, ketua mendapatkan Rp4,35 juta, wakil ketua mendapatkan Rp3,48 juta, dan anggota mendapatkan Rp3,26 juta. Sementara itu, untuk tunjangan komunikasi insentif, semua anggota DPRD mendapatkan Rp9 juta.
Untuk tunjangan operasional, ketua mendapatkan Rp18 juta, sedangkan wakil ketua mendapatkan Rp9,6 juta.
Tunjangan ini hanya berlaku untuk ketua dan wakil ketua, serta para anggota tidak dapat. Tunjangan terakhir adalah tunjangan perumahan.
Untuk tunjangan ini, wakil ketua mendapatkan Rp20 juta, sedangkan anggota mendapatkan Rp15 juta. Jabatan ketua tidak mendapatkan tunjangan ini.
Apabila dijumlahkan, maka gaji per bulan yang diterima anggota DPRD yaitu ketua Rp35.163.260 dan wakil ketua Rp45.161.920, sedangkan para anggota Rp30.291.320.
(mhd)
