KMP DKI Akan Buka Dosa-dosa Ahok
Kamis, 13 November 2014 - 02:14 WIB
KMP DKI Akan Buka Dosa-dosa Ahok
A
A
A
JAKARTA - KMP DKI Jakarta berjanji tidak membiarkan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) semana-mena memimpin Jakarta.
Setiap kebijakannya yang memberatkan rakyat akan dijadikan landasan untuk mengajukan hak interpelasi.
Bendahara KMP DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, langkah politik KMP untuk mengajukan hak interpelasi sudah menjadi agenda. Tindakan itu akan mempertanyakan dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok.
Kebijakan yang dikawal tidak hanya ketika sudah resmi menjabat, tapi saat masih menjadi Plt Gubernur.
Salah satu kebijakan itu yakni mengeluarkan instuksi gubernur (ingub) tentang larangan menjual hewan kurban di tengah Kota Jakarta saat menghadapi Idul Adha. Padahal menjual hewan kurban merupakan bagian dari rangkaian ibadah bagi umat muslim.
"Ini salah satu yang akan dipertanyakan nanti," ungkap Triwisaksana, Rabu (12/11/2014).
Wakil Ketua KMP Lulung Abraham Lunggana menambahkan, langkah politik KMP tidak memihak salah satu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menolak Ahok. Tindakan ormas itu dianggap kebetulan sejalan dengan agenda KMP.
"Kami tidak mempersoalkan aksi demo dari FPI. Itu hak mereka. Kami hanya menjalankan agenda kami sendiri, yakni akan menggoyang Ahok atas kebijakan yang dilancarkan selama ini.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta versi Muktamar Jakarta itu menyesali tindakan Ahok yang selama ini bertutur kata tidak mengindahakn sopan santun dalam bertutur kata.
"Ahok itu menganggap dirinya tidak mau jadi budak DPRD. DPRD dikatakan sarang-sarang koruptor. Kami tidak terima tuduhan yang tidak berdasar ini," ujar Lulung.
Selain itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyoroti sikap Ahok yang kerap menyalahkan anak buahnya ketika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Ketika terjadi kegagalan dianggap sebagai kesalahan anak buah. Bila ditelusuri lebih dalam lagi, kesalahan anak buah tidak terlepas dari sikap pimpinan yang kurang mengayomi.
Setiap kebijakannya yang memberatkan rakyat akan dijadikan landasan untuk mengajukan hak interpelasi.
Bendahara KMP DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, langkah politik KMP untuk mengajukan hak interpelasi sudah menjadi agenda. Tindakan itu akan mempertanyakan dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok.
Kebijakan yang dikawal tidak hanya ketika sudah resmi menjabat, tapi saat masih menjadi Plt Gubernur.
Salah satu kebijakan itu yakni mengeluarkan instuksi gubernur (ingub) tentang larangan menjual hewan kurban di tengah Kota Jakarta saat menghadapi Idul Adha. Padahal menjual hewan kurban merupakan bagian dari rangkaian ibadah bagi umat muslim.
"Ini salah satu yang akan dipertanyakan nanti," ungkap Triwisaksana, Rabu (12/11/2014).
Wakil Ketua KMP Lulung Abraham Lunggana menambahkan, langkah politik KMP tidak memihak salah satu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menolak Ahok. Tindakan ormas itu dianggap kebetulan sejalan dengan agenda KMP.
"Kami tidak mempersoalkan aksi demo dari FPI. Itu hak mereka. Kami hanya menjalankan agenda kami sendiri, yakni akan menggoyang Ahok atas kebijakan yang dilancarkan selama ini.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta versi Muktamar Jakarta itu menyesali tindakan Ahok yang selama ini bertutur kata tidak mengindahakn sopan santun dalam bertutur kata.
"Ahok itu menganggap dirinya tidak mau jadi budak DPRD. DPRD dikatakan sarang-sarang koruptor. Kami tidak terima tuduhan yang tidak berdasar ini," ujar Lulung.
Selain itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menyoroti sikap Ahok yang kerap menyalahkan anak buahnya ketika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Ketika terjadi kegagalan dianggap sebagai kesalahan anak buah. Bila ditelusuri lebih dalam lagi, kesalahan anak buah tidak terlepas dari sikap pimpinan yang kurang mengayomi.
(ysw)
