Bekasi Akan Terima 'Kartu Sakti' Jokowi
Rabu, 12 November 2014 - 10:12 WIB
Bekasi Akan Terima 'Kartu Sakti' Jokowi
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi mengklai telah mempersiapkan keperluan pendistribusian Kartu Sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kartu Sakti itu adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kota Bekasi memang terpilih sebagai satu daerah yang bakal menerima program KIS dan KIP tersebut, dan jajaran kami akan lakukan sosialisasi," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu kepada Koran SINDO, Selasa 11 November 2014.
Menurutnya, Pemkot Bekasi mengapreasiasi kartu sakti tersebut. Namun, konsekuensi biaya sebaiknya menjadi beban pemerintah pusat. Karena pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak boleh ada hambatan pendistribusiannya.
"Kami berharap pemanfaatan kartu tersebut sesuai dengan SOP dan sistem yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan di lapangan," katanya.
Dengan adanya kartu sakti tersebut, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, warga Bekasi bisa terbantu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nur Chandrani mengatakan, program KIS dapat disesuaikan dengan data masyarakat tidak mampu.
"Data yang ada di kami sudah disesuaikan dengan jumlah penerimanya," katanya.
Bahkan, kata dia, data tersebut telah tersimpan dalam data peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tercatat mencapai 383.473 jiwa.
"Data itu disesuaikan dengan program jaminan sosial kesehatan lainya," imbuhnya.
Karena dalam pendistribusian dan penggunaan kartu sehat itu nantinya tidak jauh berbeda dengan daftar mandiri, Jamsostek, Askes, maupun BPJS. "Kami siap mendistribusikan kartu sehat itu," pungkasnya.
Untuk diketahiui, Kabinet Kerja berencana mendistribusikan kartu sakti ke-18 provinsi yang akan dilakukan secara bertahap di wilayah kota dan kabupaten. Bekasi sendiri merupakan salah satu daerah ke-18 itu.
Setelah Pandeglang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.
"Kota Bekasi memang terpilih sebagai satu daerah yang bakal menerima program KIS dan KIP tersebut, dan jajaran kami akan lakukan sosialisasi," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu kepada Koran SINDO, Selasa 11 November 2014.
Menurutnya, Pemkot Bekasi mengapreasiasi kartu sakti tersebut. Namun, konsekuensi biaya sebaiknya menjadi beban pemerintah pusat. Karena pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak boleh ada hambatan pendistribusiannya.
"Kami berharap pemanfaatan kartu tersebut sesuai dengan SOP dan sistem yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan di lapangan," katanya.
Dengan adanya kartu sakti tersebut, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, warga Bekasi bisa terbantu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nur Chandrani mengatakan, program KIS dapat disesuaikan dengan data masyarakat tidak mampu.
"Data yang ada di kami sudah disesuaikan dengan jumlah penerimanya," katanya.
Bahkan, kata dia, data tersebut telah tersimpan dalam data peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tercatat mencapai 383.473 jiwa.
"Data itu disesuaikan dengan program jaminan sosial kesehatan lainya," imbuhnya.
Karena dalam pendistribusian dan penggunaan kartu sehat itu nantinya tidak jauh berbeda dengan daftar mandiri, Jamsostek, Askes, maupun BPJS. "Kami siap mendistribusikan kartu sehat itu," pungkasnya.
Untuk diketahiui, Kabinet Kerja berencana mendistribusikan kartu sakti ke-18 provinsi yang akan dilakukan secara bertahap di wilayah kota dan kabupaten. Bekasi sendiri merupakan salah satu daerah ke-18 itu.
Setelah Pandeglang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.
(mhd)
