Temuan Dana Siluman Tanggung Jawab DPRD DKI 2009-2014
Kamis, 06 November 2014 - 22:40 WIB
Temuan Dana Siluman Tanggung Jawab DPRD DKI 2009-2014
A
A
A
JAKARTA - Temuan anggaran siluman di APBD DKI yang nilainya fantastis merupakan tanggung jawab DPRD DKI periode 2009-2014.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan, penemuan anggaran siluman dalam APBD 2014 itu merupakan tanggung jawab dari DPRD periode 2009-2014.
Anggaran itu dibahas pada 2013. Salah satu tugas dari DPRD di bidang budgeting.
”Lebih tepat lagi perlu ditanyakan ke badan anggaran, terutama di sub anggaran di setiap komisi,” kata Selamat Nurdin, Kamis (6/11/2014).
Dengan mengonfirmasi ke pihak tersebut akan dapat diketahui siapa pelakunya. Cara penelusuran seperti ini untuk menghindari prasangka buruk kepada anggota DPRD.
Dia meminta dalam mencari akar masalah anggaran siluman itu jangan antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif saling tuding.
Sebab, pembahasan APBD dilakukan oleh dua pihak.
Jika dewan tidak setuju mata anggaran tertentu tidak akan ada di APBD. Apalagi ada anggaran yang tidak pernah dibahas sama sekali.
Dia menyebutkan, lahirnya sebuah mata anggaran itu dapat diusulkan oleh SKPD maupun DPRD. Sepanjang ada usulan dari unit atau usulan dari dewan yang mendapatkan informasi ketika reses.
”Mekanismenya melalui surat. Harus ada dokumen tertulis,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan, penemuan anggaran siluman dalam APBD 2014 itu merupakan tanggung jawab dari DPRD periode 2009-2014.
Anggaran itu dibahas pada 2013. Salah satu tugas dari DPRD di bidang budgeting.
”Lebih tepat lagi perlu ditanyakan ke badan anggaran, terutama di sub anggaran di setiap komisi,” kata Selamat Nurdin, Kamis (6/11/2014).
Dengan mengonfirmasi ke pihak tersebut akan dapat diketahui siapa pelakunya. Cara penelusuran seperti ini untuk menghindari prasangka buruk kepada anggota DPRD.
Dia meminta dalam mencari akar masalah anggaran siluman itu jangan antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif saling tuding.
Sebab, pembahasan APBD dilakukan oleh dua pihak.
Jika dewan tidak setuju mata anggaran tertentu tidak akan ada di APBD. Apalagi ada anggaran yang tidak pernah dibahas sama sekali.
Dia menyebutkan, lahirnya sebuah mata anggaran itu dapat diusulkan oleh SKPD maupun DPRD. Sepanjang ada usulan dari unit atau usulan dari dewan yang mendapatkan informasi ketika reses.
”Mekanismenya melalui surat. Harus ada dokumen tertulis,” ujarnya.
(whb)
