Ketua KPK Soroti Komposisi Anggaran DKI
Kamis, 06 November 2014 - 14:50 WIB
Ketua KPK Soroti Komposisi Anggaran DKI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti komposisi penyusunan anggaran dalam APBD DKI Jakarta. Karena, selama ini belanja aparatur atau pegawai lebih besar dari belanja modal.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutan di Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014),
"Yang ideal itu, kalau belanja modal sebesar 30 persen. Kemudian belanja aparatur itu seharusnya lebih rendah dari itu. Tapi yang kita temukan rata-rata belanja aparatur lebih besar daripada belanja modal," katanya.
Dalam APBD, kata dia, belanja daerah dibagi menjadi belanja tak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai (aparatur), belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
Abraham menegaskan, acara semiloka ini dilakukan untuk membedah proses penyusunan anggaran dan implementasi APBD di 33 Provinsi Indonesia.
"Hari ini, giliran Pemprov DKI yang kita semilokakan," ujarnya.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutan di Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014),
"Yang ideal itu, kalau belanja modal sebesar 30 persen. Kemudian belanja aparatur itu seharusnya lebih rendah dari itu. Tapi yang kita temukan rata-rata belanja aparatur lebih besar daripada belanja modal," katanya.
Dalam APBD, kata dia, belanja daerah dibagi menjadi belanja tak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai (aparatur), belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
Abraham menegaskan, acara semiloka ini dilakukan untuk membedah proses penyusunan anggaran dan implementasi APBD di 33 Provinsi Indonesia.
"Hari ini, giliran Pemprov DKI yang kita semilokakan," ujarnya.
(mhd)
