Pengamanan Bandara Siampari Minim Koordinasi

LUBUKLINGGAU - Kepolisian Resor (Polres) Kota Lubuklinggau menegaskan minimnya koordinasi instansi terkait di Bandar Udara (Bandara) Silampari. Padahal lokasi bandara seharusnya steril dan pengamanan yang diberikan ketat.

Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP Dover Cristian LG mengatakan, saat ini Polres Lubuklinggau hanya memberikan pengamanan terbatas dikawasan Bandara Silampari. Karena tidak adanya koordinasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan pengelola bandara.

Padahal bandara itu harus mendapatkan pengamanan khusus dan pemeriksaan ketat tidak seperti di Bandara Silampari. Terlihat ketika pemberangkatan dan kedatangan. Seluruh masyarakat umum bisa masuk sampai appron pesawat.

"Tujuannya pengamanan tidak lain untuk keselamatan penumpang dan mengantisipasi orang ataupun barang tindak pidana masuk ke Kota Lubuklinggau," tegas Dover kepada SINDO PALEMBANG, Minggu (2/11/2014).

Menurutnya, pengamanan ketat itu ditutup supaya orang-orang tidak berkepentingan tidak masuk, tidak ada yang merokok, penjagaan di pintu masuk dan keluar baik saat datang maupun berangkat, kemudian disediakan parkiran.

Lokasi bandara walau kelas daerah minimal sama pengamanannya dengan bandara pada umumnya, pintu kedatangan harus ada penjaga, ada alat metal detektor, dan kelengkapan lainya.

"Kita tidak boleh lengah, di bandara kita letakkan petugas, pengamanan ketat, pemeriksaan penumpang dan sistem keluar masuk penumpang sesuai aturan yang ada, supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan,"jelas dia.

Lebih lanjut dikatakannya, Dishubkominfo harus terbuka dengan kepolisian terutama mengenai kebutuhan personil yang dibutuhkan di Bandara Silampari. Sebab, ‎Polres Lubuklinggau terbatas dengan personel. Jika tidak ada permintaan tidak akan dilakukan.

Tetapi, Polres Lubuklinggau berupaya lakukan pengamanan pada saat kedatangan dan keberangkatan dengan menempatkan personel di sana dan melakukan giat patroli keliling. Sebab, lokasi bandara belum steril dan terbuka karena belum dilakukan pemagaran. Sehingga masyarakat masih lalu lalang di runway bandara.

"Kita inisiatif sendiri, tapi pengamanan terbatas, karena tidak ada koordinasi dan komunikasi. Walaupun minim dana harus tetap,"ujarnya.

Dia menambahkan, untuk pengamanan tidak menghiraukan apakah milik Kabupaten Mura ataupun Kota Lubuklinggau. Atau siapapun yang mengelolanya. Sebab, pengamanan untuk memberikan rasa aman, tertib dan keteraturan selama di Bandara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Hubkominfo) Lubuklinggau, Thamri mengatakan pengamanan di dalam bandara wewenang Dishub Musi Rawas dan Kementerian Perhubungan.

"Punya wilayah Mura dan Kementerian Perhubungan ikut membantu. Sedangkan diluar baru DishubkominfoLubuklinggau,"pungkasnya.