Ahok Tuding Ada Petugas Pajak Main Upeti
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 15:08 WIB
Ahok Tuding Ada Petugas Pajak Main Upeti
A
A
A
JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mensinyalir ada oknum PNS tingkat kecamatan yang meminta upeti kepada wajib pajak restoran.
Ahok mengatakan, pajak restoran saat ini belum tertagih secara optimal Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Ahok menuding ada petugas DPP di tingkat kecamatan bermain.
"Ada dugaan oknum-oknum ini meminta upeti kepada wajib pajak restoran, karena wajib pajak tidak mencetak struk pembayaran pembelanjaan konsumen. Sehingga menimbulkan pajak tidak tertagih," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dia menyebutkan berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2014 terdapat 40-60% pajak tidak tertagih dari target pajak restoran 2014, Rp2 triliun.
"Tidak tertagih itu mungkin ada petugas kita mintakan upeti," tandas Ahok.
Sebelumnya dari data Jakarta Budgeting Watch (JBW) mekanisme pemungutan pajak restoran di Jakarta belum standar.
Setiap restoran belum memiliki bentuk tanda bukti bayar atau struk ke konsumen yang mencantumkan komponen pajak.
Sehingga hal itu menimbulkan potensi manipulasi potensi pajak yang tidak dibayarkan oleh pengusaha restoran. Di samping itu ada wajib pajak yang belum divalidasi oleh Dinas Pelayanan Pajak.
Ahok mengatakan, pajak restoran saat ini belum tertagih secara optimal Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Ahok menuding ada petugas DPP di tingkat kecamatan bermain.
"Ada dugaan oknum-oknum ini meminta upeti kepada wajib pajak restoran, karena wajib pajak tidak mencetak struk pembayaran pembelanjaan konsumen. Sehingga menimbulkan pajak tidak tertagih," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dia menyebutkan berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2014 terdapat 40-60% pajak tidak tertagih dari target pajak restoran 2014, Rp2 triliun.
"Tidak tertagih itu mungkin ada petugas kita mintakan upeti," tandas Ahok.
Sebelumnya dari data Jakarta Budgeting Watch (JBW) mekanisme pemungutan pajak restoran di Jakarta belum standar.
Setiap restoran belum memiliki bentuk tanda bukti bayar atau struk ke konsumen yang mencantumkan komponen pajak.
Sehingga hal itu menimbulkan potensi manipulasi potensi pajak yang tidak dibayarkan oleh pengusaha restoran. Di samping itu ada wajib pajak yang belum divalidasi oleh Dinas Pelayanan Pajak.
(whb)
