DPRD Tangerang Usulkan Pembentukan Pokja Khusus RTH
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 03:03 WIB
DPRD Tangerang Usulkan Pembentukan Pokja Khusus RTH
A
A
A
TANGERANG - DPRD Kota Tangerang usulkan pembuatan Pokja khusus mendata RTH di Kota Tangerang. Karena, selama ini RTH di kota itu tidak terdata secara pasti.
Ketua DPRD Kota Tangerang Soeparmi mengatakan, keberadaan RTH tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena berkaitan dengan kesehatan para penduduknya.
RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
"Saat ini, banyak anak di perkotaan yang menderita autis disebabkan antara lain karena tingginya kadar polutan di daerah perkotaan," katanya di Tangerang, Jumat 24 Oktober 2014.
Dia juga mengaku, usulan pembentukan pokja yang dibayai pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, evaluasi, serta menjadikan RTH sebagai syarat utama dari izin dalam sebuah pembangunan di Tangerang.
"Selama ini kan datanya tak lengkap, apalagi kalau pun ada RTH sekarang dibangun Posyandu lah, taman baca atau apa. Bukan kita tak setuju membangun itu, tetapi sering dijadikan proyek saja. Pokja ini bisa juga berasal dari LSM Lingkungan Hidup, pers dan akademisi. Ini akan kita usulkan ke Pemda," katanya.
Soeparmi mengaku, selama ini banyak pengembang nakal tetapi tak pernah diumumkan siapa saja yang disebut nakal tersebut. Jangan-jangan datanya tak ada.
"Tekanan pertumbuhan harus dan kebutuhan sarana dan prasarana kota sering kali mengabaikan RTH. Bahkan RTH kalah dengan kepentingan yang lebih menguntungkan," terangnya.
Ketua DPRD Kota Tangerang Soeparmi mengatakan, keberadaan RTH tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena berkaitan dengan kesehatan para penduduknya.
RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
"Saat ini, banyak anak di perkotaan yang menderita autis disebabkan antara lain karena tingginya kadar polutan di daerah perkotaan," katanya di Tangerang, Jumat 24 Oktober 2014.
Dia juga mengaku, usulan pembentukan pokja yang dibayai pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, evaluasi, serta menjadikan RTH sebagai syarat utama dari izin dalam sebuah pembangunan di Tangerang.
"Selama ini kan datanya tak lengkap, apalagi kalau pun ada RTH sekarang dibangun Posyandu lah, taman baca atau apa. Bukan kita tak setuju membangun itu, tetapi sering dijadikan proyek saja. Pokja ini bisa juga berasal dari LSM Lingkungan Hidup, pers dan akademisi. Ini akan kita usulkan ke Pemda," katanya.
Soeparmi mengaku, selama ini banyak pengembang nakal tetapi tak pernah diumumkan siapa saja yang disebut nakal tersebut. Jangan-jangan datanya tak ada.
"Tekanan pertumbuhan harus dan kebutuhan sarana dan prasarana kota sering kali mengabaikan RTH. Bahkan RTH kalah dengan kepentingan yang lebih menguntungkan," terangnya.
(mhd)
