Lelang di ULP Terhambat karena Server Rusak
Jum'at, 24 Oktober 2014 - 16:14 WIB
Lelang di ULP Terhambat karena Server Rusak
A
A
A
JAKARTA - Kebakaran di basement 2 Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu berdampak rusaknya server data LPSE DKI Jakarta.
Rusaknya server ini kemudian menghambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI Jakarta.
"Sejak tanggal 4-13 Oktober tidak dapat melakukan proses lelang, servernya tidak bisa diakses dan mengganggu proses lelang," kata Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2014).
Diakui Sony, pihaknya terus mendapatkan keluhan dari peserta lelang. Padahal, pihaknya hanyalah pengguna server. Sementara server berada di bawah tanggung jawab LPSE DKI Jakarta.
"Kita ini hanya user (pengguna), kita juga sudah rapatkan ini bersama dengan LPSE dan BPKP," ucapnya.
Sementara itu, hal yang sama dikatakan oleh Koordinator Pokja 4 (Jakarta Timur) ULP DKI Jakarta Agus Darmanto. Agus mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja selama hampir satu bulan.
Sebab semua dokumen tidak bisa dibuka. Bahkan sebagian besar data ada yang hilang. (Baca juga: Basement Gedung DPRD DKI Terbakar)
Untuk melakukan tindakan selanjutnya, pihaknya pun menunggu rekomendasi dari BPKP. Pasalnya ULP DKI tidak bisa mengubah jadwal lelang jika tidak ada dasar hukumnya.
"Kita tidak berani untuk mengubah jadwal. Tapi sekarang rekomendasi sudah ada rekomendasi, kita bisa memperpanjangnya," katanya.
Namun saat ini, server sudah bisa diakses walaupun belum stabil. Beruntung hanya tinggal kegiatan kecil saja yang belum dilelang. Nilai anggarannya hanya sekitar Rp1-2 miliar.
"Ada ratusan kegiatan tapi tinggal yang nilainya kecil. Kalau yang besar sudah selesai semua," tandasnya.
Rusaknya server ini kemudian menghambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI Jakarta.
"Sejak tanggal 4-13 Oktober tidak dapat melakukan proses lelang, servernya tidak bisa diakses dan mengganggu proses lelang," kata Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2014).
Diakui Sony, pihaknya terus mendapatkan keluhan dari peserta lelang. Padahal, pihaknya hanyalah pengguna server. Sementara server berada di bawah tanggung jawab LPSE DKI Jakarta.
"Kita ini hanya user (pengguna), kita juga sudah rapatkan ini bersama dengan LPSE dan BPKP," ucapnya.
Sementara itu, hal yang sama dikatakan oleh Koordinator Pokja 4 (Jakarta Timur) ULP DKI Jakarta Agus Darmanto. Agus mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja selama hampir satu bulan.
Sebab semua dokumen tidak bisa dibuka. Bahkan sebagian besar data ada yang hilang. (Baca juga: Basement Gedung DPRD DKI Terbakar)
Untuk melakukan tindakan selanjutnya, pihaknya pun menunggu rekomendasi dari BPKP. Pasalnya ULP DKI tidak bisa mengubah jadwal lelang jika tidak ada dasar hukumnya.
"Kita tidak berani untuk mengubah jadwal. Tapi sekarang rekomendasi sudah ada rekomendasi, kita bisa memperpanjangnya," katanya.
Namun saat ini, server sudah bisa diakses walaupun belum stabil. Beruntung hanya tinggal kegiatan kecil saja yang belum dilelang. Nilai anggarannya hanya sekitar Rp1-2 miliar.
"Ada ratusan kegiatan tapi tinggal yang nilainya kecil. Kalau yang besar sudah selesai semua," tandasnya.
(mhd)
