Ahok Akui DKI Gagal Kelola Transjakarta
Sabtu, 11 Oktober 2014 - 22:15 WIB
Ahok Akui DKI Gagal Kelola Transjakarta
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengaku gagal mengelola angkutan massal jenis bus Transjakarta.
Hampir dua tahun dipimpin oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sektor transportasi itu nyaris tidak mengalami perubahan lebih baik.
Basuki mengungkapkan, kegagalan itu dimulai dari persoalan mark up atau penggelembungan harga pembelian ratusan unit bus Transjakarta pada 2013.
Banyak armada baru yang rusak dan berkarat. Akibatnya misi dari Pemprov DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi publik belum mengalami perubahan lebih baik.
"Kami gagal. Kini ditangani Kejaksaan Agung," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta yang biasa dipanggil Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 10 Oktober kemarin.
Padahal, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta bertekad menambah armada Transjakarta untuk memindahkan budaya masyarakat Jakarta yang biasa menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
Bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam membenahi angkutan publik itu, adanya kendaraan yang rusak, terbakar, patah sambungan, dan meledak.
Kasus terakhir yang cukup mendapat perhatian masyarakat Jakarta meledak bus Transjakarta di halte Sisingamaraja.
Insiden itu juga membuat halte tersebut ikut hangus. Beruntung halte telah menjadi rencana bagi PT MRT Jakarta untuk direlokasi, karena terkena dalam jalur angkutan bawah tanah itu.
"Dishub itu kacau balau," sambungnya.
Atas kendala semua, lanjut mantan Bupati Belitung Timur, anggaran di Dishub DKI Jakarta untuk pengadaan bus Transjakarta pada 2014 terpaksa ditahan.
Anggaran itu akan dialihkan ke penanaman modal pemerintah (PMP) ke PT Transportasi Jakarta.
Pada 2015 Dishub tidak lagi diberikan kewenangan untuk pengadaan bus massal, tapi diserahkan ke PT Transportasi Jakarta dan operator.
Hampir dua tahun dipimpin oleh pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sektor transportasi itu nyaris tidak mengalami perubahan lebih baik.
Basuki mengungkapkan, kegagalan itu dimulai dari persoalan mark up atau penggelembungan harga pembelian ratusan unit bus Transjakarta pada 2013.
Banyak armada baru yang rusak dan berkarat. Akibatnya misi dari Pemprov DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi publik belum mengalami perubahan lebih baik.
"Kami gagal. Kini ditangani Kejaksaan Agung," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta yang biasa dipanggil Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 10 Oktober kemarin.
Padahal, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta bertekad menambah armada Transjakarta untuk memindahkan budaya masyarakat Jakarta yang biasa menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
Bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam membenahi angkutan publik itu, adanya kendaraan yang rusak, terbakar, patah sambungan, dan meledak.
Kasus terakhir yang cukup mendapat perhatian masyarakat Jakarta meledak bus Transjakarta di halte Sisingamaraja.
Insiden itu juga membuat halte tersebut ikut hangus. Beruntung halte telah menjadi rencana bagi PT MRT Jakarta untuk direlokasi, karena terkena dalam jalur angkutan bawah tanah itu.
"Dishub itu kacau balau," sambungnya.
Atas kendala semua, lanjut mantan Bupati Belitung Timur, anggaran di Dishub DKI Jakarta untuk pengadaan bus Transjakarta pada 2014 terpaksa ditahan.
Anggaran itu akan dialihkan ke penanaman modal pemerintah (PMP) ke PT Transportasi Jakarta.
Pada 2015 Dishub tidak lagi diberikan kewenangan untuk pengadaan bus massal, tapi diserahkan ke PT Transportasi Jakarta dan operator.
(whb)
