Lepas dari Jabar, Banten Makin Terbelakang
Kamis, 09 Oktober 2014 - 14:11 WIB
Lepas dari Jabar, Banten Makin Terbelakang
A
A
A
SERANG - 14 tahun yang lalu, tepatnya 4 Oktober 2000, Banten melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, Provinsi Banten yang berada di ujung Pulau Jawa itu masih terbelakang.
"Masih banyak infrastruktur serta kemiskinan di Banten. Ini menjadi potret Banten yang kita cintai," kata Embay Mulya Syarif, salah seorang pendiri Provinsi Banten, saat ditemui usai Sidang Istimewa (SI) HUT Banten ke-14, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, wilayah Bantan yang sangat memerlukan pembangunan, berada di Banten Selatan, khusunya Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kedua wilayah ini, masih jauh terbelakang dari wilayah Banten lainnya.
Selain terkenal dengan keterbelakangannya, Banten juga dikenal dengan politik dinastinya. Tidak hanya itu, Banten juga dikenal dengan seribu pendekarnya yang suka main proyek pembangunan.
"Banten bukan milik sekelompok golongan. Bukan milik dinasti siapa pun. Banten milik masyarakatnya," terangnya.
Sementata itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rakhmatullah mengatakan, di masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, pembangunan di Banten akan disamaratakan, karena kesejahteraan merupakan hak semua rakyat.
"Di Banten ini pembangunannya ada, tapi belum menyentuh masyarakat. Maka, dimasa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, itu semua akan berusaha diperbaiki," tukasnya.
"Masih banyak infrastruktur serta kemiskinan di Banten. Ini menjadi potret Banten yang kita cintai," kata Embay Mulya Syarif, salah seorang pendiri Provinsi Banten, saat ditemui usai Sidang Istimewa (SI) HUT Banten ke-14, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, wilayah Bantan yang sangat memerlukan pembangunan, berada di Banten Selatan, khusunya Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kedua wilayah ini, masih jauh terbelakang dari wilayah Banten lainnya.
Selain terkenal dengan keterbelakangannya, Banten juga dikenal dengan politik dinastinya. Tidak hanya itu, Banten juga dikenal dengan seribu pendekarnya yang suka main proyek pembangunan.
"Banten bukan milik sekelompok golongan. Bukan milik dinasti siapa pun. Banten milik masyarakatnya," terangnya.
Sementata itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rakhmatullah mengatakan, di masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, pembangunan di Banten akan disamaratakan, karena kesejahteraan merupakan hak semua rakyat.
"Di Banten ini pembangunannya ada, tapi belum menyentuh masyarakat. Maka, dimasa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno, itu semua akan berusaha diperbaiki," tukasnya.
(san)
