2 Bulan Tak Bayar Gaji Karyawan, SPBU Ditutup

PALEMBANG - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel, menutup sementara operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Hilir, di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Sanksi yang diberikan itu menyusul tidak komitmennya SPBU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat.

“Kami melihat manajemen PDPDE kurang berkomitmen dalam melayani konsumen, dikarenakan ada masalah internal. Persoalan gaji karyawan belum dibayar atau meruginya PDPDE, itu sudah menjadi masalah internal dan kami tidak mengetahuinya," kata Supervisor External Relation Pertamina MOR II Alicia Irzanova, Kamis (2/10/2014).

Dia mengaku, penutupan sementara SPBU dideadline hingga satu bulan ke depan. Namun apabila manajemen SPBU tidak berkomitmen menyelesaikan permasalahannya, maka pihaknya tetap melakukan pembinaan dengan memperpanjang masa pembinaan.

Menurut dia, tidak beroperasinya SPBU PDPDE melayani penjualan BBM jenis premium dan solar sudah terjadi hampir tiga pekan terakhir. Bahkan sebelum tidak beroperasi, suplai BBM cenderung menurun seiring dengan demand pengelola SPBU.

“Ya, suplai BBM ke SPBU itu secara perlahan menurun hingga 16 kiloliter. Kami minta manajemen SPBU komit dalam melayani konsumen,” terangnya.

Informasi yang dihimpun wartawan, di SPBU terlihat spanduk bertuliskan “SPBU ini sementara ditutup, sedang dalam pembinaan oleh Pertamina, harap maklum”.

Tidak beroperasi hingga dikeluarkannya sanksi pembinaan dari Pertamina, lantaran SPBU sejak dua tahun terakhir terus merugi. Padahal pada 2012, SPBU mencatatkan kinerja laba cukup baik. Namun sejak pergantian manajemen baru, SPBU menunjukkan kinerja buruk atau merugi.

Di samping tidak memiliki dana untuk membeli BBM ke Pertamina, ironisnya lagi, puluhan karyawan SPBU sudah dua bulan tidak digaji, dikarenakan tidak adanya dana langsung untuk menggaji karyawan.

Perwakilan karyawan mengklaim sudah beberapa kali berkomunikasi secara persuasif dengan manajemen PDPDE, namun tetap saja mereka tidak membayar gaji karyawan dengan dalih tidak memiliki dana.

“Ketika gaji pertama tidak dibayar, kami dijanjikan tetap bersabar dan akan dibayarkan pada bulan kedua. Namun ketika ditunggu hingga dua bulan, rupanya manajemen tidak menepati janjinya membayar gaji karyawan. Kami ini harus menghidupi keluarga pak,” kata salah satu karyawan berinisial Rn.

Menurut dia, sejak dikelola manajemen baru, keberadaan SPBU PDPDE lambat laun menunjukkan kinerja yang buruk. Padahal tahun 2012 lalu, PDPDE mampu menunjukkan kinerja positif dengan perolehan laba cukup menggembirakan.

“Selama tidak beroperasi, kami tetap ke kantor (SPBU PDPDE). Ya, kami juga heran kemana larinya uang PDPDE itu. PDPDE itukan merupakan milik pemerintah provinsi. Karena manajemen yang buruk berdampak etrhadap kinerja yang buruk pula,” jelasnya.

Dia berharap, kepada pemerintah dapat mengambilalih dan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, demi keberlangsungan BUMD dan sesegera membayar dua bulan gaji karyawan.

Menyikapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PDPDE Andre mengaku tidak menapik soal isu meruginya SPBU PDPDE. Akibat tidak beroperasi melayani konsumen, akhirnya SPBU dibina Pertamina.

“Saya binggung harus berkata apa. Kami hanya bisa pasrah jika dalam pembinaan Pertamina dan sesegera menyelesaikan persoalan internal secepatnya,” katanya.