Minta Kenaikan Gaji 100%, Anggota Dewan Dikritik

BANGKALAN - Wacana kenaikan gaji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menuai kritikan dan dukungan dari sejumlah kalangan. Kritikan pedas terkait rencana tersebut, muncul dari internal anggota dewan sendiri.

Mereka menilai kenaikan gaji anggota dewan sulit terealisasi. Apalagi naiknya sampai menyentuh angka 100%. Pasalnya, gaji anggota dewan sudah ditetapkan dan ada aturannya.

"Saya rasa untuk menaikkan gaji anggota dewan sulit terealisasi. Bisa jadi tidak mungkin, karena soal gaji anggota dewan ada aturannya, tidak asal menaikkan," terang anggota DPRD Bangkalan Mahmudi, saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2014).

Dia menjelaskan, yang ada peluang untuk dinaikkan yakni tunjangan, seperti tunjangan komunikasi intensif dan perumahan. Itupun dengan catatan belanja langsungnya tidak terlalu besar. Kemudian diimbangi dengan pendapatan daerah yang tinggi.

"Bila belanja langsung tinggi dan pendapatan daerah kecil, bisa dipastikan untuk menaikkan tunjangan anggota dewan juga sulit," papar politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.

Disinggung APBD Bangkalan 2014 yang cukup besar hingga mencapai Rp1 triliun lebih, dia mengaku, dari segi anggaran pemkab memang mampu mengalokasikan kenaikan gaji dewan. Tetapi, apakah sesuai dengan aturannya.

"Untuk gaji dewan, gaji bupati itu semua ada aturannya dan tidak boleh melenceng dari aturan yang ada," tandasnya.

Terpisah, Direktur LSM Center for Islam and Democracy Studies (CIDe) Mathur Husairi menyatakan, pihaknya sangat mendukung adanya wacana kenaikan gaji anggota dewan yang menyentuh sampai 100%.

"Seharusnya memang begitu (gaji naik), kasihan mereka dengan tanggung jawab dan kinerjanya kedepan, memang harus dihargai dengan gaji yang seimbang," papar Mathur.

Seperti diketahui, gaji anggota dewan Bangkalan rencananya akan dinaikkan sebesar 100% oleh Ketua DPRD setempat. Saat ini gaji beserta seluruh tunjangan anggota dewan berkisar antara Rp11-12 juta setiap bulan.