Kopassus Jadi Kasatpol PP, Walkot Bandung Salah Kaprah
Sabtu, 27 September 2014 - 15:42 WIB
Kopassus Jadi Kasatpol PP, Walkot Bandung Salah Kaprah
A
A
A
BANDUNG - Kebijakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang berencana mengangkat anggota Kopassus menjadi Kepala Satpol PP dikritisi Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Dedy Djamaludin Malik.
"Penempatan Kopassus jadi Kasatpol PP itu salah kaprah," kata Dedy, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2014).
Menurut mantan anggota Komisi I DPR RI periode 1999-2004 itu, tugas Kopassus dan Satpol PP jelas berbeda. "Namanya Kopassus itu bagian dari pertahanan negara. Sedangkan Satpol PP itu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri," ungkapnya.
Dedy menilai, kebijakan itu justru merendahkan Kopassus. "Kalau Kopassus dijadikan pembina masih oke lah. Tapi ini kan struktural, beda. Ini jadi men-downgrade, merendahkan martabat Kopassus," tegasnya.
Harusnya, RK menginventarisasi PNS di lingkungan Pemkot Bandung. Siapa yang dinilai layak, PNS itu yang kemudian harusnya diberi tugas sebagai Kasatpol PP.
"Yang harus dilakukan itu talent scouting dengan menginventarisasi PNS yang ada di Pemkot Bandung siapa yang cocok untuk jabatan itu. Tapi itu tidak dilakukan dan tiba-tiba loncat ke Kopassus," jelasnya.
Dengan memilih orang dari eksternal Pemkot Bandung, RK pun dipandang gagal melakukan pembinaan dan melahirkan PNS yang mumpuni melaksanakan tugas sebagai Kasatpol PP.
"Dia gagal melakukan pembinaan (PNS). Saya kira (kebijakan) ini harus dibatalkan," pinta Dedy.
Jika kebijakan itu terus dipaksakan, dia mengaku khawatir terjadi konflik di internal Satpol PP. Sebab orang yang mengisi posisi Satpol PP justru berasal dari pihak luar.
RK harusnya memilih Kasatpol PP dari kalangan internal Pemkot Bandung. Sebab persoalan keamanan, ketertiban, dan kebersihan (K3) di Kota Bandung belum tentu bisa diselesaikan oleh Satpol PP jika pimpinannya berasal dari Kopassus.
"Yang harus dipilih bukan Kopassus, tapi orang yang punya integritas dan siap melaksanakan tugas dengan berbagai risiko yang ada," paparnya.
Dedy pun mengingatkan soal sistem dan penegakan hukum yang harus benar-benar dijalankan. "Reward and punishment harus ditegakkan dengan jelas, dan itu bisa dilakukan oleh Satpol PP yang bukan dari Kopassus," pungkasnya.
"Penempatan Kopassus jadi Kasatpol PP itu salah kaprah," kata Dedy, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2014).
Menurut mantan anggota Komisi I DPR RI periode 1999-2004 itu, tugas Kopassus dan Satpol PP jelas berbeda. "Namanya Kopassus itu bagian dari pertahanan negara. Sedangkan Satpol PP itu menjaga ketertiban dan keamanan di dalam negeri," ungkapnya.
Dedy menilai, kebijakan itu justru merendahkan Kopassus. "Kalau Kopassus dijadikan pembina masih oke lah. Tapi ini kan struktural, beda. Ini jadi men-downgrade, merendahkan martabat Kopassus," tegasnya.
Harusnya, RK menginventarisasi PNS di lingkungan Pemkot Bandung. Siapa yang dinilai layak, PNS itu yang kemudian harusnya diberi tugas sebagai Kasatpol PP.
"Yang harus dilakukan itu talent scouting dengan menginventarisasi PNS yang ada di Pemkot Bandung siapa yang cocok untuk jabatan itu. Tapi itu tidak dilakukan dan tiba-tiba loncat ke Kopassus," jelasnya.
Dengan memilih orang dari eksternal Pemkot Bandung, RK pun dipandang gagal melakukan pembinaan dan melahirkan PNS yang mumpuni melaksanakan tugas sebagai Kasatpol PP.
"Dia gagal melakukan pembinaan (PNS). Saya kira (kebijakan) ini harus dibatalkan," pinta Dedy.
Jika kebijakan itu terus dipaksakan, dia mengaku khawatir terjadi konflik di internal Satpol PP. Sebab orang yang mengisi posisi Satpol PP justru berasal dari pihak luar.
RK harusnya memilih Kasatpol PP dari kalangan internal Pemkot Bandung. Sebab persoalan keamanan, ketertiban, dan kebersihan (K3) di Kota Bandung belum tentu bisa diselesaikan oleh Satpol PP jika pimpinannya berasal dari Kopassus.
"Yang harus dipilih bukan Kopassus, tapi orang yang punya integritas dan siap melaksanakan tugas dengan berbagai risiko yang ada," paparnya.
Dedy pun mengingatkan soal sistem dan penegakan hukum yang harus benar-benar dijalankan. "Reward and punishment harus ditegakkan dengan jelas, dan itu bisa dilakukan oleh Satpol PP yang bukan dari Kopassus," pungkasnya.
(san)
