Wagub Bali: Awasi Realisasi Dana Hibah dan Bansos
Minggu, 14 September 2014 - 06:00 WIB
Wagub Bali: Awasi Realisasi Dana Hibah dan Bansos
A
A
A
DENPASAR - Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta meminta pihak terkait mengawasi realisasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos).
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya 49 proposal dana hibah dan bansos tahun 2013 yang belum terealisasi.
Sudikerta mengatakan, realisasi bansos dan hibah pada 2013 sebanyak 5.643 proposal. Sementara, yang belum terealisasi ada 49 proposal. Menurutnya, apabila dana itu tidak dipergunakan, lebih baik dikembalikan kepada pemerintah.
"Kami meminta kepada masyarakat yang menerima dana bansos dan hibah, yang hingga saat ini dananya belum dipakai atau belum direalisasikan kegiatannya lebih baik uangnya segera dikembalikan," ujarnya saat membuka sosialisasi penerapan keuangan berbasis akrual di Wiswa Sabha, Denpasar, Sabtu (13/9/2014).
Sudikerta menambahkan, daripada nanti masyarakat itu tersangkut kasus hukum, lebih baik dana yang belum direalisasikan segera dikembalikan.
"Kami tidak ingin mereka itu mendapat kasus, maka dari itu kami meminta kepada masyarakat kalau dana itu tidak dipakai maka segera kembalikan kepada pemerintah," paparnya.
Dia pun meminta kepada Inspektorat untuk mengawasi satu per satu realisasi dana hibah dan bansos. "Di Inspektorat punya pegawai 49 orang, satu petugas satu proposal," tegasnya.
Sudikerta juga tidak percaya begitu saja kepada masyarakat yang sudah membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah itu. Dia juga meminta Inspektorat untuk mengecek, apakah pertanggungjawaban itu sudah benar atau sekadar laporan pertanggungjawaban.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya 49 proposal dana hibah dan bansos tahun 2013 yang belum terealisasi.
Sudikerta mengatakan, realisasi bansos dan hibah pada 2013 sebanyak 5.643 proposal. Sementara, yang belum terealisasi ada 49 proposal. Menurutnya, apabila dana itu tidak dipergunakan, lebih baik dikembalikan kepada pemerintah.
"Kami meminta kepada masyarakat yang menerima dana bansos dan hibah, yang hingga saat ini dananya belum dipakai atau belum direalisasikan kegiatannya lebih baik uangnya segera dikembalikan," ujarnya saat membuka sosialisasi penerapan keuangan berbasis akrual di Wiswa Sabha, Denpasar, Sabtu (13/9/2014).
Sudikerta menambahkan, daripada nanti masyarakat itu tersangkut kasus hukum, lebih baik dana yang belum direalisasikan segera dikembalikan.
"Kami tidak ingin mereka itu mendapat kasus, maka dari itu kami meminta kepada masyarakat kalau dana itu tidak dipakai maka segera kembalikan kepada pemerintah," paparnya.
Dia pun meminta kepada Inspektorat untuk mengawasi satu per satu realisasi dana hibah dan bansos. "Di Inspektorat punya pegawai 49 orang, satu petugas satu proposal," tegasnya.
Sudikerta juga tidak percaya begitu saja kepada masyarakat yang sudah membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah itu. Dia juga meminta Inspektorat untuk mengecek, apakah pertanggungjawaban itu sudah benar atau sekadar laporan pertanggungjawaban.
(zik)
