Bang Sani: Ucapan Ahok Bikin Panas Suasana
Jum'at, 12 September 2014 - 17:22 WIB
Bang Sani: Ucapan Ahok Bikin Panas Suasana
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Triwisaksana menegaskan pernyataan Ahok menggeneralisir dewan suka memeras membuat suasana panas.
Anggota DPRD FRaksi PKS periode 2014-2019 ini menyayangkan Ahok yang menggeneralisir semua anggota DPRD itu pemeras dan suka memperbudak eksekutif.
Ungkapan itu, menurut Bang Sani sangat tidak tepat dan semakin memanas-manasi suasana. Semestinya sebagai pejabat publik Ahok menunjukan sikap yang bijak dan menyejukan semua pihak.
Kendati rekannya di anggota DPRD Fraksi Partai Gerinda M Taufik akan melaporkan Ahok ke polisi, Bang Sani mengaku tidak akan melakukannya.
"Kami tidak tersinggung, karena tidak merasa melakukan tudingan itu. Tapi kenapa statemen itu dibuat secara umum. Sehingga membuat pihak lain yang tidak berbuat jadi tersinggung," tandasnya.
Bang Sani mengatakan, pernyataan Ahok itu bisa membuat anggota legislatif ketika telah memiliki alat kelengkapan melakukan langkah politik.
Langkah itu bisa dapat memperlambat proses agenda untuk daerah, seperti rancangan APBD 2015. Kalau RAPBD terlambat disahkan akan menimbulkan keterlambatan pada proses pembangunan daerah.
"Yang dirugikan masyarakat juga," terangnya.
Anggota DPRD FRaksi PKS periode 2014-2019 ini menyayangkan Ahok yang menggeneralisir semua anggota DPRD itu pemeras dan suka memperbudak eksekutif.
Ungkapan itu, menurut Bang Sani sangat tidak tepat dan semakin memanas-manasi suasana. Semestinya sebagai pejabat publik Ahok menunjukan sikap yang bijak dan menyejukan semua pihak.
Kendati rekannya di anggota DPRD Fraksi Partai Gerinda M Taufik akan melaporkan Ahok ke polisi, Bang Sani mengaku tidak akan melakukannya.
"Kami tidak tersinggung, karena tidak merasa melakukan tudingan itu. Tapi kenapa statemen itu dibuat secara umum. Sehingga membuat pihak lain yang tidak berbuat jadi tersinggung," tandasnya.
Bang Sani mengatakan, pernyataan Ahok itu bisa membuat anggota legislatif ketika telah memiliki alat kelengkapan melakukan langkah politik.
Langkah itu bisa dapat memperlambat proses agenda untuk daerah, seperti rancangan APBD 2015. Kalau RAPBD terlambat disahkan akan menimbulkan keterlambatan pada proses pembangunan daerah.
"Yang dirugikan masyarakat juga," terangnya.
(ysw)
