Pemerintah Abai, Warga Swadaya Perbaiki Jalur Pantura-Bekasi
Selasa, 26 Agustus 2014 - 21:34 WIB
Pemerintah Abai, Warga Swadaya Perbaiki Jalur Pantura-Bekasi
A
A
A
JAKARTA - Karena diabaikan pemerintah pusat, warga swadaya memperbaiki jalur Pantura, Jalan Raya Yos Sudarso, Cikarang Utara.
Warga berswadaya urun dana memperbaiki jalan Pantura yang seharusnya menjadi beban pemerintah. Disebutkan, pemerintah daerah tidak bisa memperbaiki jalan tersebut lantaran statusnya jalan negara.
Sebelumnya warga sekitar melakukan aksi penutupan agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan rusak itu. Pasalnya, kerusakan jalan yang mencapai 200 meter dari total jalan sepanjang 700 meter itu sangat mengganggu.
Kabid Bina Marga dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Ted Heraldi mengakui, jalan rusak tersebut adalah kewenangan pusat.
”Perbaikan jalan rusak tersebut menggunakan anggaran gotong royong, sebab daerah tidak bisa memperbaikinya, karena kewenangan dari pemerintah pusat,” katanya kepada SINDO, Selasa (26/8/2014).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya memfasilitasi agar perbaikan sementara itu segera dirampungkan.
Kepala DBMPSDA Kabupaten Bekasi Ahmad Kosasih menambahkan, perbaikan jalan rusak itu oleh pemerintah pusat baru dilakukan pada 2015. Karena, alokasinya masuk di APBN 2015 mendatang.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno mendesak kepada pemerintah pusat agar segera melakukan perbaikan. Karena jalan rusak sejak lama tak kunjung ada perbaikan.
”Pemerintah pusat kurang merespon. Seharusnya, ketika mendapatkan laporan, pemerintah langsung turun,” sesalnya.
Warga berswadaya urun dana memperbaiki jalan Pantura yang seharusnya menjadi beban pemerintah. Disebutkan, pemerintah daerah tidak bisa memperbaiki jalan tersebut lantaran statusnya jalan negara.
Sebelumnya warga sekitar melakukan aksi penutupan agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan rusak itu. Pasalnya, kerusakan jalan yang mencapai 200 meter dari total jalan sepanjang 700 meter itu sangat mengganggu.
Kabid Bina Marga dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Ted Heraldi mengakui, jalan rusak tersebut adalah kewenangan pusat.
”Perbaikan jalan rusak tersebut menggunakan anggaran gotong royong, sebab daerah tidak bisa memperbaikinya, karena kewenangan dari pemerintah pusat,” katanya kepada SINDO, Selasa (26/8/2014).
Menurutnya, pemerintah daerah hanya memfasilitasi agar perbaikan sementara itu segera dirampungkan.
Kepala DBMPSDA Kabupaten Bekasi Ahmad Kosasih menambahkan, perbaikan jalan rusak itu oleh pemerintah pusat baru dilakukan pada 2015. Karena, alokasinya masuk di APBN 2015 mendatang.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno mendesak kepada pemerintah pusat agar segera melakukan perbaikan. Karena jalan rusak sejak lama tak kunjung ada perbaikan.
”Pemerintah pusat kurang merespon. Seharusnya, ketika mendapatkan laporan, pemerintah langsung turun,” sesalnya.
(ysw)
