Ahok Akan Ganggu Warga Bantaran Kali

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pendataan warga yang tinggal di bantaran kali yang tidak memegang sertifikat. Sebab, pemerintah agan segera melakukan penertiban terhadap warga tersebut.

"Kalau ada sertifikat kita enggak bisa ganggu. Kalau tidak (ada sertifikat), kita ganggu semua. Ada yang langsung nempel (ke kali)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin (18/8/2014).

Pria yang biasa disapa Ahok ini mengakui, sertifikat bukan pihaknya yang membuat, melainkan Badan Pertanahan (BPN). Tetapi, pihaknya akan memberikan pentingnya sertifikat itu.

"Banyak jalan inspeksi sungai sudah disertifikatkan. Sertfikat kan bukan kami yang bikin. Kita sih memang kasih keterangan. Kesalahan lama kita mau perbaiki, kalau sudah terlanjur ya mau bilang apa," kata dia.

Maka dari itu, kata Ahok, pihaknya meminta warga bantaran kali Mampang, Jakarta Selatan, untuk pindah. Karena, pihaknya akan melakukan normalisasi kali itu. Bahkan, pemerintah juga sudah menyapkan ratusan rumah susun (rusun) di wilayah Jakarta.

"Tinggal mereka mau tinggal apa tidak. Umumnya pengalaman kami, begitu tau tidak bisa jual atau sewakan, keluar sendiri kok. Yang penting jangan ada sungai atau jalan inspeksi yang ada," pungkasnya.