NU Minta Kewarganegaraan Pengikut ISIS Dicabut
NU Minta Kewarganegaraan Pengikut ISIS Dicabut
A
A
A
BLITAR - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memberlakukan hukuman pencabutan kewarganegaraan kepada WNI yang terbukti terlibat jaringan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
"Cabut aja kewarganegaraanya. Pemerintah harus berani melakukan hukuman itu," ungkap Wakil Ketua PBNU KH As'ad Said Ali kepada wartawan di sela hala bi halal PCNU Kabupaten Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar Selasa (12/8).
Inggris, Australia dan Amerika sudah memberlakukan hukuman pencabutan sebagai warga negara. Siapapun warga yang terbukti terlibat dalam gerakan ISIS, secara kewarganegaraan yang bersangkutan akan kehilangan seluruh hak hak politiknya.
Menurut As'ad, tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberlakukan kebijakan yang sama. "Lebih demokrasi mana kita dengan Inggris? Kita harus berani tegas melakukan itu," pintanya.
Hukum di Indonesia, khususnya KUHP, kata As'ad begitu lemah. Bahkan mantan Wakil Badan Intelejen Negara (BIN) itu menyebutnya berkarakter banci.
Hukum tidak memiliki keberanian menjatuhkan sanksi tegas. Bagi As'ad, negara perlu mengadakan regulasi baru.
"Seperti yang pernah saya sampaikan di Undip tahun 2012, perlu adanya kriminalisasi bagi pelanggar ideologi. Kalau belum ada hukumnya, DPR hendaknya segera membuat," tegasnya.
Pada konteks penindakan tersebut, As'ad berharap kelompok "liberal" di Indonesia juga turut mendukung regulasi baru. Sebab selama ini mereka kerap bersikap menentang.
"Yang penting hukumnya tidak terlalu keras dan lunak. Tapi pas ditengah sesuai dengan ukuran demokrasi di Indonesia," paparnya.
Kendati demikian, lanjut As'ad, Indonesia masih dikategorikan aman dari ISIS. Apa yang terjadi di sejumlah daerah, menurutnya masih bersifat potensi.
"Walau begitu, adanya baiat dan aktifitas ISIS itu tidak bisa disebut wacana. Semua itu sudah termasuk action, "tuturnya.
Dalam kesempatan itu, As'ad juga melakukan tausiyah terbuka. Di depan Bupati Blitar Herry Noegroho, Ketua DPRD Guntur Wahono, dan Ketua PCNU Kabupaten Blitar Masdain Rifai, dia mengatakan tugasnya memberikan penjelasan kepada warga nahdliyin.
Dipaparkan secara terbuka bagaimana para pengikut ISIS berasal dari para pengikut mantan presiden Iraq Sadam Husein.
Mereka yang bergabung dengan tentara Syiria, Checnya dan Turki ini memiliki basis gerakan sebagai pemberontak. Secara ideologi mereka tidak memiliki kebangsaan.
"ISIS ini penyakit turunan. Seperti JI dan NII. Dan itu harus diobati. Mereka menyerang dan membunuhi bagi yang tidak sepaham, "terangnya.
Dalam tausiyahnya, As'ad menutup pencerahanya dengan mengajak menyuarakan yel yel bersama bahwa bagi NU, NKRI adalah harga mati. Pancasila harus tetap jaya di bumi Nusantara.
Sementara Bupati Blitar Herry Noegroho mengaku bersyukur hingga kini tidak ada gejala ISIS di Kabupaten Blitar. "Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan soal ISIS di Kabupaten Blitar, "ujarnya singkat.
"Cabut aja kewarganegaraanya. Pemerintah harus berani melakukan hukuman itu," ungkap Wakil Ketua PBNU KH As'ad Said Ali kepada wartawan di sela hala bi halal PCNU Kabupaten Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar Selasa (12/8).
Inggris, Australia dan Amerika sudah memberlakukan hukuman pencabutan sebagai warga negara. Siapapun warga yang terbukti terlibat dalam gerakan ISIS, secara kewarganegaraan yang bersangkutan akan kehilangan seluruh hak hak politiknya.
Menurut As'ad, tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberlakukan kebijakan yang sama. "Lebih demokrasi mana kita dengan Inggris? Kita harus berani tegas melakukan itu," pintanya.
Hukum di Indonesia, khususnya KUHP, kata As'ad begitu lemah. Bahkan mantan Wakil Badan Intelejen Negara (BIN) itu menyebutnya berkarakter banci.
Hukum tidak memiliki keberanian menjatuhkan sanksi tegas. Bagi As'ad, negara perlu mengadakan regulasi baru.
"Seperti yang pernah saya sampaikan di Undip tahun 2012, perlu adanya kriminalisasi bagi pelanggar ideologi. Kalau belum ada hukumnya, DPR hendaknya segera membuat," tegasnya.
Pada konteks penindakan tersebut, As'ad berharap kelompok "liberal" di Indonesia juga turut mendukung regulasi baru. Sebab selama ini mereka kerap bersikap menentang.
"Yang penting hukumnya tidak terlalu keras dan lunak. Tapi pas ditengah sesuai dengan ukuran demokrasi di Indonesia," paparnya.
Kendati demikian, lanjut As'ad, Indonesia masih dikategorikan aman dari ISIS. Apa yang terjadi di sejumlah daerah, menurutnya masih bersifat potensi.
"Walau begitu, adanya baiat dan aktifitas ISIS itu tidak bisa disebut wacana. Semua itu sudah termasuk action, "tuturnya.
Dalam kesempatan itu, As'ad juga melakukan tausiyah terbuka. Di depan Bupati Blitar Herry Noegroho, Ketua DPRD Guntur Wahono, dan Ketua PCNU Kabupaten Blitar Masdain Rifai, dia mengatakan tugasnya memberikan penjelasan kepada warga nahdliyin.
Dipaparkan secara terbuka bagaimana para pengikut ISIS berasal dari para pengikut mantan presiden Iraq Sadam Husein.
Mereka yang bergabung dengan tentara Syiria, Checnya dan Turki ini memiliki basis gerakan sebagai pemberontak. Secara ideologi mereka tidak memiliki kebangsaan.
"ISIS ini penyakit turunan. Seperti JI dan NII. Dan itu harus diobati. Mereka menyerang dan membunuhi bagi yang tidak sepaham, "terangnya.
Dalam tausiyahnya, As'ad menutup pencerahanya dengan mengajak menyuarakan yel yel bersama bahwa bagi NU, NKRI adalah harga mati. Pancasila harus tetap jaya di bumi Nusantara.
Sementara Bupati Blitar Herry Noegroho mengaku bersyukur hingga kini tidak ada gejala ISIS di Kabupaten Blitar. "Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan soal ISIS di Kabupaten Blitar, "ujarnya singkat.
(ilo)
Explore More