Polisi Telusuri Info Soal Keberadaan ISIS di Cianjur
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 10:13 WIB
Polisi Telusuri Info Soal Keberadaan ISIS di Cianjur
A
A
A
CIANJUR - Pihak kepolisian tengah menyelidiki informasi mengenai dugaan adanya kelompok radikal Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Cianjur, Jawa Barat, pimpinan Acep Hermawan.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Martinus, mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengecekan dan klarifikasi mengenai informasi yang berkembang di masyarakat saat ini.
"Kami aakan lakukan pengkajian apakah klaim tersebut merupakan ideologis atau sekedar karena ketidakpahaman pihak yang mengklaim sebagai ISIS. Mengingat saat ini semua komponen menolak berkembangnya ideologi tersebut," jelas Martinus dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu (9/8/2014).
Salah satu bentuk antisipasi, kata Martinus, pihaknya akan melakukan deklarasi dan kesepakatan bersama untuk menolak keberadaan ISIS di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari tingkat RT hingga tingkat Provinsi.
Nantinya dalam deklarasi tersebut akan dilibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI, pimpinan pondok pesantren, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Deklarasi penolakan ISIS mencangkup beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaannya yang bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat berkewarganegaraan NKRI," bebernya.
Martinus menegaskan, keberadaan ISIS sangat dilarang untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia terlebih Jawa Barat.
"Untuk itu kami mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama menolak, serta tidak terlibat dalam setiap aktivitas kegiatan ISIS di wilayahnya masing-masing," tegasnya.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Martinus, mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengecekan dan klarifikasi mengenai informasi yang berkembang di masyarakat saat ini.
"Kami aakan lakukan pengkajian apakah klaim tersebut merupakan ideologis atau sekedar karena ketidakpahaman pihak yang mengklaim sebagai ISIS. Mengingat saat ini semua komponen menolak berkembangnya ideologi tersebut," jelas Martinus dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu (9/8/2014).
Salah satu bentuk antisipasi, kata Martinus, pihaknya akan melakukan deklarasi dan kesepakatan bersama untuk menolak keberadaan ISIS di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari tingkat RT hingga tingkat Provinsi.
Nantinya dalam deklarasi tersebut akan dilibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI, pimpinan pondok pesantren, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Deklarasi penolakan ISIS mencangkup beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaannya yang bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat berkewarganegaraan NKRI," bebernya.
Martinus menegaskan, keberadaan ISIS sangat dilarang untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia terlebih Jawa Barat.
"Untuk itu kami mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama menolak, serta tidak terlibat dalam setiap aktivitas kegiatan ISIS di wilayahnya masing-masing," tegasnya.
(sms)
