Pemkot Jakarta Selatan Ancam Hentikan Pembangunan Pasar
Jum'at, 18 Juli 2014 - 21:40 WIB
Pemkot Jakarta Selatan Ancam Hentikan Pembangunan Pasar
A
A
A
JAKARTA -
Pemkot Jakarta Selatan mengancam menghentikan proses pembangunan pasar yang sedianya untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Ciledug.
Asisten Perekonomian Jakarta Selatan M Anwar mengatakan, PT ASS selaku pihak ketiga yang dipercaya membangun pasar tersebut dalam permohonannya kepada Pemkot Jaksel menyebutkan pasar sementara dibangun semi permanen dan hanya operasional dua tahun untuk menampung 612 pedagang binaannya yang sebelumnya berdagang di kawasan Shangrila, Pesanggrahan.
Sesuai aturan, seharusnya PT ASS juga diwajibkan menampung ratusan PKL yang berjualan di kolong jembatan layang Kebayoran Lama, Kelurahan Cipulir dan sekitarnya. "Saya sudah tugaskan Kabag Perekonomian untuk mengecek ke lapangan, jika pengelola melanggar aturan yang berlaku, pembangunan pasar sementara akan kami hentikan," tegasnya.
Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah (KUMKM) dan Perdagangan Jakarta Selatan Nurjanah mengaku memang telah menandatangani dokumen verbalnya. Namun banyak unit yang terlibat juga belum menandatangani. "Kalau saya memang sudah tanda tangan verbalnya. Tapi seperti sudin jalan, perumahan, untuk PJU masih belum, dan kalau seperti ini dievaluasi dahulu pasti," katanya.
Pimpinan Proyek PT ASS Ika Saragih menjelaskan pembangunan pasar hanya semi permanen dan menyewa lahan selama dua tahun kepada pemilik lahan. Terkait hal ini, pihaknya merasa tidak perlu mengurus izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "IMB kan hanya untuk bangunan permanen dan milik sendiri, bukan sewa seperti kami ini," tegasnya.
Ika menolak menyebutkan biaya pembangunan pasar maupun asal pembiayaan tersebut. Rencananya diatas lahan 2 hektar ini, akan dibangun 426 kios dan 242 lapak. Dari pantauan dilapangan, pembangunan yang dilakukan menggunakan bahan dengan komposisi pembuatan kios permanen. Kios ukuran 2,5x2 meter tersebut dibangunan menggunakan batako. "Jika kami menggunakan triplek atau kayu akan mudah menimbulkan kebakaran, lantas siapa yang mau menanggungnya," tukasnya.
Pemkot Jakarta Selatan mengancam menghentikan proses pembangunan pasar yang sedianya untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Ciledug.
Asisten Perekonomian Jakarta Selatan M Anwar mengatakan, PT ASS selaku pihak ketiga yang dipercaya membangun pasar tersebut dalam permohonannya kepada Pemkot Jaksel menyebutkan pasar sementara dibangun semi permanen dan hanya operasional dua tahun untuk menampung 612 pedagang binaannya yang sebelumnya berdagang di kawasan Shangrila, Pesanggrahan.
Sesuai aturan, seharusnya PT ASS juga diwajibkan menampung ratusan PKL yang berjualan di kolong jembatan layang Kebayoran Lama, Kelurahan Cipulir dan sekitarnya. "Saya sudah tugaskan Kabag Perekonomian untuk mengecek ke lapangan, jika pengelola melanggar aturan yang berlaku, pembangunan pasar sementara akan kami hentikan," tegasnya.
Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah (KUMKM) dan Perdagangan Jakarta Selatan Nurjanah mengaku memang telah menandatangani dokumen verbalnya. Namun banyak unit yang terlibat juga belum menandatangani. "Kalau saya memang sudah tanda tangan verbalnya. Tapi seperti sudin jalan, perumahan, untuk PJU masih belum, dan kalau seperti ini dievaluasi dahulu pasti," katanya.
Pimpinan Proyek PT ASS Ika Saragih menjelaskan pembangunan pasar hanya semi permanen dan menyewa lahan selama dua tahun kepada pemilik lahan. Terkait hal ini, pihaknya merasa tidak perlu mengurus izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "IMB kan hanya untuk bangunan permanen dan milik sendiri, bukan sewa seperti kami ini," tegasnya.
Ika menolak menyebutkan biaya pembangunan pasar maupun asal pembiayaan tersebut. Rencananya diatas lahan 2 hektar ini, akan dibangun 426 kios dan 242 lapak. Dari pantauan dilapangan, pembangunan yang dilakukan menggunakan bahan dengan komposisi pembuatan kios permanen. Kios ukuran 2,5x2 meter tersebut dibangunan menggunakan batako. "Jika kami menggunakan triplek atau kayu akan mudah menimbulkan kebakaran, lantas siapa yang mau menanggungnya," tukasnya.
(whb)
