Warga Keera Ancam Duduki Kantor Bupati Wajo
Rabu, 02 Juli 2014 - 08:12 WIB
Warga Keera Ancam Duduki Kantor Bupati Wajo
A
A
A
SENGKANG - Warga Kecamatan Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) mengancam menduduki Kantor Bupati Wajo, jika tidak ada keputusan yang dihasilkan dalam rapat warga dengan Pemkab Wajo dan PTPN XIV, Rabu (2/7/2014) ini.
"Pemkab Wajo harusnya memperjuangkan rakyatnya, apalagi sudah ada kesepakatan sebelumnya di Mapolda Sulselbar, " kata salah satu korlap FRB Supriadi.
Dia mengatakan, ketika keputusan tidak berpihak kepada masyarakat, massa yang lebih besar lagi akan dikerahkan untuk menduduki kantor Bupati Wajo. "Kalau memang keputusan kembali diingkari besok (hari ini, red), maka massa akan menduduki kantor Bupati Wajo," katanya.
Sementara itu salah seorang warga, Baweng, mengaku sudah bosan dengan janji-janji pemerintah. Kesepakatan untuk menggarap lahan seluas 1.934 hektare, hingga kini belum terealisasi. "Kami hanya menagih janji, karena berdasarkan keputusan itu, kami sudah diperbolehkan menggarap lahan di lokasi yang diserobot oleh PTPN, " katanya.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Taqwa Gaffar mengatakan PTPN akan terus berpolemik dengan warga selama belum ada hak pelepasan. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Wajo Andi Sederhana mengatakan pihak Pemkab akan melakukan pertemuan dengan warga dan PTPN. "Besok (hari ini, red) kita akan bicarakan untuk mencarikan solusi yang terbaik," katanya, kemarin.
Seperti diberitakan KORAN SINDO sebelumnya, ratusan warga bersenjata parang melakukan blokade Jalan Trans Sulawesi menuntut tanah mereka yang menurut warga diserobot oleh PTPN XIV Keera. Warga menagih kesepakatan yang pernah ditandatangani pada tahun 2013 di Mapolda Sulselbar. Dalam kesepakatan tersebut, warga diperbolehkan mengolah lahan seluas 1.934 hektare sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN.
"Pemkab Wajo harusnya memperjuangkan rakyatnya, apalagi sudah ada kesepakatan sebelumnya di Mapolda Sulselbar, " kata salah satu korlap FRB Supriadi.
Dia mengatakan, ketika keputusan tidak berpihak kepada masyarakat, massa yang lebih besar lagi akan dikerahkan untuk menduduki kantor Bupati Wajo. "Kalau memang keputusan kembali diingkari besok (hari ini, red), maka massa akan menduduki kantor Bupati Wajo," katanya.
Sementara itu salah seorang warga, Baweng, mengaku sudah bosan dengan janji-janji pemerintah. Kesepakatan untuk menggarap lahan seluas 1.934 hektare, hingga kini belum terealisasi. "Kami hanya menagih janji, karena berdasarkan keputusan itu, kami sudah diperbolehkan menggarap lahan di lokasi yang diserobot oleh PTPN, " katanya.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Taqwa Gaffar mengatakan PTPN akan terus berpolemik dengan warga selama belum ada hak pelepasan. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Wajo Andi Sederhana mengatakan pihak Pemkab akan melakukan pertemuan dengan warga dan PTPN. "Besok (hari ini, red) kita akan bicarakan untuk mencarikan solusi yang terbaik," katanya, kemarin.
Seperti diberitakan KORAN SINDO sebelumnya, ratusan warga bersenjata parang melakukan blokade Jalan Trans Sulawesi menuntut tanah mereka yang menurut warga diserobot oleh PTPN XIV Keera. Warga menagih kesepakatan yang pernah ditandatangani pada tahun 2013 di Mapolda Sulselbar. Dalam kesepakatan tersebut, warga diperbolehkan mengolah lahan seluas 1.934 hektare sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN.
(zik)
