Intimidasi Warga, Tarik Brimob Bersenjata dari Telukjambe
Selasa, 24 Juni 2014 - 16:36 WIB
Intimidasi Warga, Tarik Brimob Bersenjata dari Telukjambe
A
A
A
KARAWANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak ditariknya 7.000 personel Brimob bersenjata yang telah diterjunkan ke lokasi sengketa lahan antara warga di tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat dengan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP).
"Tarik 7.000 pasukan Brimob bersenjata lengkap dari daerah konflik agraria Karawang, karena warga merasa terindimidasi dan terprovokasi," tulis Irhash Ahmadi, Manager Pengelolaan Pengetahuan Walhi Nasional, saat dihubungi Sindonews, Selasa (24/6/2014).
Ditambahkan dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk menarik pasukan Brimob di wilayah konfilk agraria, di tiga desa, yakni Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri agar menarik pasukan Brimob bersenjata di Karawang, karena keberadaan mereka di sana telah menimbulkan ketakutan bagi warga. Hasilnya, Mabes Polri akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan Polda Jabar," bebernya.
Menurutnya, penggusuran dan eksekusi lahan yang dimenangkan PT SAMP di Pengadilan Negeri (PN) Karawang harus ditinjau ulang, dan ditunda pelaksanaannya. Sebab tanah yang ditempati warga saat ini merupakan tanah garapan yang telah dikuasai, dan dimiliki secara sah oleh warga.
Tidak hanya, warga di tiga desa tersebut juga secara taat telah membayar pajak kepada negara selama puluhan tahun. Hal ini merupakan dasar bahwa tanah tersebut digunakan warga secara legal.
"Kami meminta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia, khususnya kawan-kawan pejuang reforma agraria dan media massa untuk bersolidaritas, memantau, dan mengawasi letusan konflik agraria di Karawang yang mengancam hidup 1.200 petani," bebernya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Karawang hari ini akan melakukan mengeksekusi terhadap PK 160 atas tanah seluas 350 ha di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, yang dimenangkan PT SAMP.
Untuk mengamankan jalannya proses eksekusi tanah, Mabes Polri dan Brimob Jabar menurunkan ribuan Brimob bersenjata. Data kepolisian, personel yang terjunkan 6.000 Brimob, bukan 7.000 personel.
Dari total 6.000 personel yang diterjunkan, sebanyak 20 SSK dari Brimob Mabes Polri, 12 SSK Brimob Polda Jabar, 3 SSK Dalmas Polda Jabar dan sisanya 500 personel dari Dalmas Polda Jabar.
Keberadaan pasukan Brimob tersebut membuat warga takut dan melakukan perlawanan. Dimulai dengan membuat blokade di akses masuk desa, hingga menghadang personel Brimob masuk ke wilayah konflik agraria.
"Tarik 7.000 pasukan Brimob bersenjata lengkap dari daerah konflik agraria Karawang, karena warga merasa terindimidasi dan terprovokasi," tulis Irhash Ahmadi, Manager Pengelolaan Pengetahuan Walhi Nasional, saat dihubungi Sindonews, Selasa (24/6/2014).
Ditambahkan dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk menarik pasukan Brimob di wilayah konfilk agraria, di tiga desa, yakni Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri agar menarik pasukan Brimob bersenjata di Karawang, karena keberadaan mereka di sana telah menimbulkan ketakutan bagi warga. Hasilnya, Mabes Polri akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan Polda Jabar," bebernya.
Menurutnya, penggusuran dan eksekusi lahan yang dimenangkan PT SAMP di Pengadilan Negeri (PN) Karawang harus ditinjau ulang, dan ditunda pelaksanaannya. Sebab tanah yang ditempati warga saat ini merupakan tanah garapan yang telah dikuasai, dan dimiliki secara sah oleh warga.
Tidak hanya, warga di tiga desa tersebut juga secara taat telah membayar pajak kepada negara selama puluhan tahun. Hal ini merupakan dasar bahwa tanah tersebut digunakan warga secara legal.
"Kami meminta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia, khususnya kawan-kawan pejuang reforma agraria dan media massa untuk bersolidaritas, memantau, dan mengawasi letusan konflik agraria di Karawang yang mengancam hidup 1.200 petani," bebernya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Karawang hari ini akan melakukan mengeksekusi terhadap PK 160 atas tanah seluas 350 ha di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, yang dimenangkan PT SAMP.
Untuk mengamankan jalannya proses eksekusi tanah, Mabes Polri dan Brimob Jabar menurunkan ribuan Brimob bersenjata. Data kepolisian, personel yang terjunkan 6.000 Brimob, bukan 7.000 personel.
Dari total 6.000 personel yang diterjunkan, sebanyak 20 SSK dari Brimob Mabes Polri, 12 SSK Brimob Polda Jabar, 3 SSK Dalmas Polda Jabar dan sisanya 500 personel dari Dalmas Polda Jabar.
Keberadaan pasukan Brimob tersebut membuat warga takut dan melakukan perlawanan. Dimulai dengan membuat blokade di akses masuk desa, hingga menghadang personel Brimob masuk ke wilayah konflik agraria.
(san)
