Lawan PSK Dolly, Risma Kirim Surat ke Komnas HAM
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penutupan lokalisasi guna melindungi masa depan anak-anak yang hidup di lingkungan prostitusi tersebut.
Orang nomor satu di Surabaya itu juga mengklaim mendapat kiriman surat dari anak-anak di Dolly. Surat itu berisi dukungan dan ucapan terima kasih atas penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.
Risma, panggilan Tri Rismaharini mengaku, aksi-aksi penolakan yang dilakukan warga Kelurahan Putat Jaya (tempat beroperasi Dolly), mucikari dan pekerja seks komersial (PSK), tak menyurutkan semangatnya untuk menutup lokalisasi itu.
Jika PSK setempat sebelumnya mengirim surat keluhan atas penutupan lokalisasi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pihaknya juga akan melakukan hal serupa.
Bedanya, surat yang akan dikirim adalah surat ucapan terima kasih dari anak-anak Dolly atas penutupan lokalisasi ini.
"Nggak apa-apa mereka (PSK) aksi tulisan. Saya juga punya hak untuk anak-anak disana yang kirim surat ke aku. Banyak anak-anak kirim surat. Mereka bilang terimakasih sekarang. Nanti surat anak-anak itu tak teruskan ke Komnas HAM," ungkap Risma, Senin (9/6/2014).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengatakan, anak-anak yang hidup di lokalisasi punya hak untuk meraih cita-cita tanpa terpengaruh dengan lingkungan prostitusi.
Risma menganggap lingkungan prostitusi buruk bagi perkembangan anak-anak. Pihaknya sendiri menyatakan siap menutup Dolly.
"Insyallah kami sudah siap. Kalau ngomong soal Dolly, itu ada pelanggaran terhadap perda tata ruang, lalu ada traffiking serta UU perdagangan orang. Kami ingin menghapus itu aja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ini perda yang ngomong gitu. Disisi lain, ada intimidasi terhadap warga yang setuju penutupan. Warga ada yang dipukul, ini kan tidak fair. Ada intimidasi, lalu seolah-olah warga menolak, padahal warga tidak menolak," katanya.
Orang nomor satu di Surabaya itu juga mengklaim mendapat kiriman surat dari anak-anak di Dolly. Surat itu berisi dukungan dan ucapan terima kasih atas penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.
Risma, panggilan Tri Rismaharini mengaku, aksi-aksi penolakan yang dilakukan warga Kelurahan Putat Jaya (tempat beroperasi Dolly), mucikari dan pekerja seks komersial (PSK), tak menyurutkan semangatnya untuk menutup lokalisasi itu.
Jika PSK setempat sebelumnya mengirim surat keluhan atas penutupan lokalisasi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pihaknya juga akan melakukan hal serupa.
Bedanya, surat yang akan dikirim adalah surat ucapan terima kasih dari anak-anak Dolly atas penutupan lokalisasi ini.
"Nggak apa-apa mereka (PSK) aksi tulisan. Saya juga punya hak untuk anak-anak disana yang kirim surat ke aku. Banyak anak-anak kirim surat. Mereka bilang terimakasih sekarang. Nanti surat anak-anak itu tak teruskan ke Komnas HAM," ungkap Risma, Senin (9/6/2014).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengatakan, anak-anak yang hidup di lokalisasi punya hak untuk meraih cita-cita tanpa terpengaruh dengan lingkungan prostitusi.
Risma menganggap lingkungan prostitusi buruk bagi perkembangan anak-anak. Pihaknya sendiri menyatakan siap menutup Dolly.
"Insyallah kami sudah siap. Kalau ngomong soal Dolly, itu ada pelanggaran terhadap perda tata ruang, lalu ada traffiking serta UU perdagangan orang. Kami ingin menghapus itu aja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ini perda yang ngomong gitu. Disisi lain, ada intimidasi terhadap warga yang setuju penutupan. Warga ada yang dipukul, ini kan tidak fair. Ada intimidasi, lalu seolah-olah warga menolak, padahal warga tidak menolak," katanya.
(sms)