Wisnu Mundur dari Kisruh Dolly

Rabu, 04 Juni 2014 - 15:06 WIB
Wisnu Mundur dari Kisruh Dolly
Wisnu Mundur dari Kisruh Dolly
A A A
SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana saat ini mulai menarik diri dari kisruh penutupan lokalisasi Dolly. Orang nomor dua di Surabaya itu beralasan, masalah penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu merupakan kewenangan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Wisnu saat ini ditemui di ruangannya di Balai Kota Surabaya, Rabu (4/6/2014), enggan memberi penjelasan mengenai penutupan lokalisasi yang mendapat penolakan dari warga setempat itu.

Justru politisi asal PDI-P ini lebih tertarik untuk membahas mengenai upaya pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Kota Pahlawan ini. Menurut dia, PDI-P Kota Surabaya tidak perlu menerjunkan juru kampanye nasional (Jurkamnas) untuk memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla di Surabaya.

Sebab, pihaknya yakin pasangan ini akan menang telak. “Kalau ngomong soal Dolly saya ndak mau. Itu tupoksi-nya Bu Wali (Tri Rismaharini). Kalau bicara soal pencapresan nggak apa-apa,” katanya sembari tersenyum simpul.

Sebelumnya, mantan wakil ketua DPRD Kota Surabaya ini ditunjuk oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk berdialog dengan warga terdampak di sekitar lokalisasi Dolly, yakni di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan.

Wisnu sendiri sudah mengadakan pertemuan dan dialog dengan lima rukun warga (RW) terdampak atas penutupan Dolly. Diantaranya, RW 3, 6,10,11 dan 12.

Dialog bertujuan untuk mengetahui secara langsung keinginan warga atas penutupan lokalisasi yang dibangun noni Belanda, Dolly Van Der Mart ini.

Menurut Wisnu, secara prinsip warga terdampak menerima penutupan dengan catatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bisa memenuhi janjinya untuk mensejahteran mereka.
Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya juga sempat inspeksi mendadak (sidak) sejumlah lokalisasi yang sudah ditutup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Salah satunya adalah Dupak Bangunsari. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah lokalisasi ini, ditemukan masih ada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang belum mendapat ganti rugi dari Pemkot Surabaya.

Bahkan, pelatihan ketrampilan yang dijanjikan pemkot juga masih ada yang belum terlaksana.

Setidaknya ada empat lokalisasi di Surabaya yang sudah ditutup pemkot tapi belum terealisasi janjinya. Diantaranya, Sememi, Dupak Bangunsari, Tambakasri dan Klakahrejo.
(sms)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.5978 seconds (0.1#10.140)