Pemprov Sumsel Berkomitmen Melaksanakan Reformasi Birokrasi
Rabu, 28 Mei 2014 - 19:27 WIB
Pemprov Sumsel Berkomitmen Melaksanakan Reformasi Birokrasi
A
A
A
PALEMBANG - Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi sehingga harus menjadi perhatian bagi seluruh kepala SKPD di lingkungan Provinsi Sumsel.
Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki pada Pembukaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Aston Palembang, Rabu, (28/5/2014).
Melalui sosialisasi birokrasi ini, kata dia, diharapkan agar pemerintahan yang sudah ada tidak mengikuti pola lama lagi, sehingga menjadi lebih cepat, efisien, bersih, transparan.
“Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadinya perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam bidang pemerintahan sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki karakteristik,” tutur Ishak.
Ishak Mekki mengimbau kepada setiap kepala daerah di Provinsi Sumsel agar menginstruksikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah masing-masing supaya melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.
“Saya berharap melalui acara ini dapat memberikan manfaat yang optimal karena reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” timpalnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H Azwar Abubakar yang membuka acara mengatakan bahwa sasaran reformasi birokrasi adalah bersih KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Gerakan reformasi yang mencakup 8 area perubahan dan 9 program percepatan reformasi harus diarahkan untuk mencapai dasar-dasar reformasi birokrasi tersebut.
Adapun langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan yang dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi seperti mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membentuk tim reformasi birokrasi.
Seluruh aktivitas perubahan atau reformasi yang dilakukan harus akuntabel dan terukur. Oleh karena itu, manajemen berbasis kinerja menjadi landasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Azwar Abubakar menambahkan, bahwa asas akuntabilitas berorientasi hasil lebih lanjut dituangkan dalam paket reformasi berbagai peraturan perundangan, diantaranya di bidang keuangan negara maupun sistem perencanaan pembangunan nasional.
Asas ini menjadi landasan perubahan paradigma pemerintahan kita dari yang semula berorientasi pada input (input oriented) menjadipemerintahan yang berorientasi hasil (outcome oriented).
Selain itu, perlu disampaikan implementasi menajemen berbasis kinerja di Provinsi Sumatera Selatan harus lebih ditingkatkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H Mukti Sulaiman yang juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan bahwa tujuan dari acara ini untuk menyamakan persepsi dan komitmen untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki pada Pembukaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Aston Palembang, Rabu, (28/5/2014).
Melalui sosialisasi birokrasi ini, kata dia, diharapkan agar pemerintahan yang sudah ada tidak mengikuti pola lama lagi, sehingga menjadi lebih cepat, efisien, bersih, transparan.
“Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadinya perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam bidang pemerintahan sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki karakteristik,” tutur Ishak.
Ishak Mekki mengimbau kepada setiap kepala daerah di Provinsi Sumsel agar menginstruksikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah masing-masing supaya melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.
“Saya berharap melalui acara ini dapat memberikan manfaat yang optimal karena reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” timpalnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H Azwar Abubakar yang membuka acara mengatakan bahwa sasaran reformasi birokrasi adalah bersih KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Gerakan reformasi yang mencakup 8 area perubahan dan 9 program percepatan reformasi harus diarahkan untuk mencapai dasar-dasar reformasi birokrasi tersebut.
Adapun langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan yang dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi seperti mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membentuk tim reformasi birokrasi.
Seluruh aktivitas perubahan atau reformasi yang dilakukan harus akuntabel dan terukur. Oleh karena itu, manajemen berbasis kinerja menjadi landasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
Azwar Abubakar menambahkan, bahwa asas akuntabilitas berorientasi hasil lebih lanjut dituangkan dalam paket reformasi berbagai peraturan perundangan, diantaranya di bidang keuangan negara maupun sistem perencanaan pembangunan nasional.
Asas ini menjadi landasan perubahan paradigma pemerintahan kita dari yang semula berorientasi pada input (input oriented) menjadipemerintahan yang berorientasi hasil (outcome oriented).
Selain itu, perlu disampaikan implementasi menajemen berbasis kinerja di Provinsi Sumatera Selatan harus lebih ditingkatkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H Mukti Sulaiman yang juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan bahwa tujuan dari acara ini untuk menyamakan persepsi dan komitmen untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
(sms)
