Ahok Anggap Kerja BPKD Seenak Jidatnya
Kamis, 22 Mei 2014 - 14:47 WIB
Ahok Anggap Kerja BPKD Seenak Jidatnya
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali sewot dengan kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti. Karena hingga kini dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kampung deret belum juga dicairkan.
"Makanya saya bilang Ibu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu menafsirkan (kebijakan) seenak jidatnya," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakara, Kamis (22/5/2014).
Ahok mengungkapkan, bahkan draf pencairan dana KJP yang harus ditandatangani belum ada dimejanya. Dengan kondisi seperti ini, mana mungkin berkas tersebut bisa sampai ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Makanya saya bilang BPKD kita bermasalah. Masalahnya dimana kurang tahu, kepalanya atau bawahannya," ujarnya.
Padahal, lanjut mantan anggota DPR RI ini, dia sudah menginstruksikan BPKD segera mencairkan dana program DKI untuk Kampung Deret dan KJP.
"Jadi yang Kampung Deret, KJP juga sudah bisa (dicairkan) karena itu program yang dibuat sebelum waktu kampanye. Kalau yang enggak boleh di luar agenda kampanye, tiba-tiba kami kasih (program) begitu pas mau pilpres dan pileg," terangnya.
Disampaikan Ahok, penyerapan anggaram APBD renda disebabkan oleh sulitnya pencairan dana program DKI dari BPKD.
"PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) ke BUMD-BUMD juga baru diproses. Enggak heran kenapa penyerahan anggaran payah, karena yang hibah saja, yang kecil enggak bisa nyerap, ditahan-tahan," tukasnya.
Sebelumnya, Ahok juga mengkritiki kinerja bawahannya di antaranya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Dinas Perhubungan.
"Makanya saya bilang Ibu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu menafsirkan (kebijakan) seenak jidatnya," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakara, Kamis (22/5/2014).
Ahok mengungkapkan, bahkan draf pencairan dana KJP yang harus ditandatangani belum ada dimejanya. Dengan kondisi seperti ini, mana mungkin berkas tersebut bisa sampai ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Makanya saya bilang BPKD kita bermasalah. Masalahnya dimana kurang tahu, kepalanya atau bawahannya," ujarnya.
Padahal, lanjut mantan anggota DPR RI ini, dia sudah menginstruksikan BPKD segera mencairkan dana program DKI untuk Kampung Deret dan KJP.
"Jadi yang Kampung Deret, KJP juga sudah bisa (dicairkan) karena itu program yang dibuat sebelum waktu kampanye. Kalau yang enggak boleh di luar agenda kampanye, tiba-tiba kami kasih (program) begitu pas mau pilpres dan pileg," terangnya.
Disampaikan Ahok, penyerapan anggaram APBD renda disebabkan oleh sulitnya pencairan dana program DKI dari BPKD.
"PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) ke BUMD-BUMD juga baru diproses. Enggak heran kenapa penyerahan anggaran payah, karena yang hibah saja, yang kecil enggak bisa nyerap, ditahan-tahan," tukasnya.
Sebelumnya, Ahok juga mengkritiki kinerja bawahannya di antaranya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan dan Dinas Perhubungan.
(ysw)
