Kebijakan cabut pentil belum efektif
Selasa, 13 Mei 2014 - 19:35 WIB
Kebijakan cabut pentil belum efektif
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Transportasi German International Cooperation (GIZ), Izzul Waro menilai razia cabut pentil hanya terkesan sebagai terapi kejut yang bersifat sementara (temporary), bukan solusi berkelanjutan.
Selama ini berdasarkan pengamatanya, jumlah pelanggarnya jauh lebih besar daripada tenaga aparat yang ada. Idealnya, kata Izul, ada penindakan hukum berbasis Informasi Tekhnologi (IT) atau lebih dikenal pada kepolisian dengan nama Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
"Disini perlu kerjasama erat antara Pemda dengan kepolisian. Pemda membangun infrastructure ETLE dan kepolisian menjadi ujung tombak pelaksanaan tilang electronic dengan tetap di back up pemda/samsat," jelasnya ketika dihubungi, Selasa (13/5/2014).
Namun, lanjut Izzul, sebelum menerapkan ETLE, polisi harus menerapkan ERI (electronic registration & identification) atau Regiden (Registrasi dan Identifikasi) elektronik.
Dengan begitu, polisi tidak harus lagi melakukan razia di jalan. Setiap kendaraan yang melewati sensor akan terdeteksi apakah pengendara punya SIM & STNK yang masih berlaku.
Begitu juga dengan para pengendara liar. Sehingga tidak perlu lagi banyak-banyak petugas yang diperlukan di lapangan.
Selain itu, Izzul menilai sudah semestinya para pelaku bisnis di kawasan Gajah Mada memberikan lahan parkir bagi para karyawan atau pelangganya.
"Bukan pemerintah, tetapi pelaku bisnis yang harus menyediakan lahan parkir. Bisa juga pemerintah mencari investor untuk bekerjasama membuka lahan parkir," tegasnya.
Selama ini berdasarkan pengamatanya, jumlah pelanggarnya jauh lebih besar daripada tenaga aparat yang ada. Idealnya, kata Izul, ada penindakan hukum berbasis Informasi Tekhnologi (IT) atau lebih dikenal pada kepolisian dengan nama Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
"Disini perlu kerjasama erat antara Pemda dengan kepolisian. Pemda membangun infrastructure ETLE dan kepolisian menjadi ujung tombak pelaksanaan tilang electronic dengan tetap di back up pemda/samsat," jelasnya ketika dihubungi, Selasa (13/5/2014).
Namun, lanjut Izzul, sebelum menerapkan ETLE, polisi harus menerapkan ERI (electronic registration & identification) atau Regiden (Registrasi dan Identifikasi) elektronik.
Dengan begitu, polisi tidak harus lagi melakukan razia di jalan. Setiap kendaraan yang melewati sensor akan terdeteksi apakah pengendara punya SIM & STNK yang masih berlaku.
Begitu juga dengan para pengendara liar. Sehingga tidak perlu lagi banyak-banyak petugas yang diperlukan di lapangan.
Selain itu, Izzul menilai sudah semestinya para pelaku bisnis di kawasan Gajah Mada memberikan lahan parkir bagi para karyawan atau pelangganya.
"Bukan pemerintah, tetapi pelaku bisnis yang harus menyediakan lahan parkir. Bisa juga pemerintah mencari investor untuk bekerjasama membuka lahan parkir," tegasnya.
(ysw)
