Demonstran desak pemerataan guru di daerah terpencil
Jum'at, 02 Mei 2014 - 21:35 WIB
Demonstran desak pemerataan guru di daerah terpencil
A
A
A
Sindonews.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014 di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, diwarnai aksi unjuk rasa di kantor bupati. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Peduli Pendidikan Toraja menuntut pemerataan penempatan guru di sekolah-sekolah khususnya di daerah terpencil.
Demonstran berasal dari berbagai elemen seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Toraja, Serikat Pemuda Toraja (SPT), dan Senat Ekonomi dan Senat FKIP UKI Toraja memulai aksinya di Bundaran Kolam Makale menuju Kantor Bupati Tana Toraja sekira pukul 11.00 WITA. Di depan kantor bupati, massa kemudian berorasi sambil membentangkan spanduk yang berisikan tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Yohanis B Parinding menyatakan, pendidikan di Kabupaten Tana Toraja terkesan tidak berkembang karena penempatan tenaga guru di sekolah-sekolah tidak merata. Ada sekolah-sekolah tertentu khususnya di daerah perkotaan ada yang gurunya menumpuk, sementara banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan tenaga guru. Ironisnya, tidak sedikit guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak ditugaskan di daerah terpencil
"Distribusi guru harus merata di setiap sekolah. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap guru PNS yang menolak ditugaskan di daerah terpencil. Jika ada yang menolak bertugas di daerah terpencil dipecat saja," jelasnya, Jumat (2/5/2014).
Para demonstran juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja serius meningkatkan kualitas guru di daerahnya. Pasalnya, banyak guru dan beberapa kepala sekolah yang kualitas mengajarnya biasa-biasa saja. Contohnya, ada kepala sekolah dan guru yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Karena itu, Pemkab Tana Toraja harus memperketat seleksi guru calon penerima tunjangan sertifikasi. Jangan sampai ada oknum guru dari segi kualitasnya belum layak dan belum memenuhi syarat menerima sertifikasi tetapi bisa menikmati tunjangan tambahan penghasilan itu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Toraja, Yohanis Titting didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Tana Toraja, Sulaiman Malia sempat menemui pengunjuk rasa. Namun, ditolak pengunjuk rasa. Massa mendesak agar mereka ditemui langsung oleh Bupati Tana Toraja. Sebab, solusi dari tuntutan yang mereka aspirasikan merupakan kebijakan Bupati, bukan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan.
"Yang jelas apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa sudah diterima pemerintah. Kalau memang tuntutan itu ditujukan ke Bupati, kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk menanggapi tuntutan pengunjuk rasa," kata Yohanis Titting.
Demonstran berasal dari berbagai elemen seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Toraja, Serikat Pemuda Toraja (SPT), dan Senat Ekonomi dan Senat FKIP UKI Toraja memulai aksinya di Bundaran Kolam Makale menuju Kantor Bupati Tana Toraja sekira pukul 11.00 WITA. Di depan kantor bupati, massa kemudian berorasi sambil membentangkan spanduk yang berisikan tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Yohanis B Parinding menyatakan, pendidikan di Kabupaten Tana Toraja terkesan tidak berkembang karena penempatan tenaga guru di sekolah-sekolah tidak merata. Ada sekolah-sekolah tertentu khususnya di daerah perkotaan ada yang gurunya menumpuk, sementara banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan tenaga guru. Ironisnya, tidak sedikit guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak ditugaskan di daerah terpencil
"Distribusi guru harus merata di setiap sekolah. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap guru PNS yang menolak ditugaskan di daerah terpencil. Jika ada yang menolak bertugas di daerah terpencil dipecat saja," jelasnya, Jumat (2/5/2014).
Para demonstran juga menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja serius meningkatkan kualitas guru di daerahnya. Pasalnya, banyak guru dan beberapa kepala sekolah yang kualitas mengajarnya biasa-biasa saja. Contohnya, ada kepala sekolah dan guru yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Karena itu, Pemkab Tana Toraja harus memperketat seleksi guru calon penerima tunjangan sertifikasi. Jangan sampai ada oknum guru dari segi kualitasnya belum layak dan belum memenuhi syarat menerima sertifikasi tetapi bisa menikmati tunjangan tambahan penghasilan itu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Toraja, Yohanis Titting didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Tana Toraja, Sulaiman Malia sempat menemui pengunjuk rasa. Namun, ditolak pengunjuk rasa. Massa mendesak agar mereka ditemui langsung oleh Bupati Tana Toraja. Sebab, solusi dari tuntutan yang mereka aspirasikan merupakan kebijakan Bupati, bukan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan.
"Yang jelas apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa sudah diterima pemerintah. Kalau memang tuntutan itu ditujukan ke Bupati, kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk menanggapi tuntutan pengunjuk rasa," kata Yohanis Titting.
(zik)
