DPRD Surabaya minta pemkot tak ragu tutup Dolly
Rabu, 30 April 2014 - 18:41 WIB
DPRD Surabaya minta pemkot tak ragu tutup Dolly
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Surabaya mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tak ragu menutup lokalisasi Dolly.
Adanya protes dan penolakan dari sejumlah pihak merupakan hal wajar. Apalagi protes dan penolakan terhadap penutupan lokalisasi hampir terjadi disemua tempat.
Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud meminta Pemkot Surabaya tidak boleh kendur atau terpengaruh oleh reaksi penolakan oleh warga setempat maupun organisasi tertentu.
Lagipula, reaksi penolakan dan dampaknya sudah diantisipasi oleh pemkot. Menurut dia, penutupan lokalisasi di mana-mana selalu menuai banyak protes khususnya warga yang diuntungkan dari bisnis prostitusi.
"Antisipasi yang dilakukan pemkot sudah benar, salah satunya memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari, memberikan pelatihan kerja serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru," katanya, Rabu (30/4/2014).
Pemerintah, kata dia, juga menjamin agar para PSK dan mucikari tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja.
Bagi dia, nasib PSK ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena penggusuran. Banyak PSK yang bukan warga Surabaya tetap diberi pesangon dan pelatihan serta diantar pulang ke kampung halamannya.
Sedangkan PKL meski warga Surabaya yang terkena gusur tidak diberi pesangon. Artinya PSK ini perlakuan khusus.
"Soal lokalisasi yang sudah ditutup pemkot seperti Tambakasri, Klakahrejo, Sememi dan lainnya yang masih menyisahkan persoalan seperti pemberian pesangon, itu harus segera dituntaskan oleh pemkot. Lebih baik menyisahkan masalah dari pada tidak ada penutupan sama sekali," imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha mengatakan, pentupan lokalisasi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Namun, penyelesaiannya harus bijak. Jangan sampai menyisahkan masalah seperti di Sememi. Meski sudah ditutup, tapi praktik-praktik prostitusi masih berlangsung.
Artinya pemerintah jangan hanya ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
"Kalau mau menertibkan harus serius, jangan setengah. Katanya (Sememi) sudah ditutup, tapi masih beroperasi. Ini harus ditindak tegas," tandasnya.
Adanya protes dan penolakan dari sejumlah pihak merupakan hal wajar. Apalagi protes dan penolakan terhadap penutupan lokalisasi hampir terjadi disemua tempat.
Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud meminta Pemkot Surabaya tidak boleh kendur atau terpengaruh oleh reaksi penolakan oleh warga setempat maupun organisasi tertentu.
Lagipula, reaksi penolakan dan dampaknya sudah diantisipasi oleh pemkot. Menurut dia, penutupan lokalisasi di mana-mana selalu menuai banyak protes khususnya warga yang diuntungkan dari bisnis prostitusi.
"Antisipasi yang dilakukan pemkot sudah benar, salah satunya memberikan pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun mucikari, memberikan pelatihan kerja serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru," katanya, Rabu (30/4/2014).
Pemerintah, kata dia, juga menjamin agar para PSK dan mucikari tidak kelaparan atau kesulitan mencari tempat kerja.
Bagi dia, nasib PSK ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena penggusuran. Banyak PSK yang bukan warga Surabaya tetap diberi pesangon dan pelatihan serta diantar pulang ke kampung halamannya.
Sedangkan PKL meski warga Surabaya yang terkena gusur tidak diberi pesangon. Artinya PSK ini perlakuan khusus.
"Soal lokalisasi yang sudah ditutup pemkot seperti Tambakasri, Klakahrejo, Sememi dan lainnya yang masih menyisahkan persoalan seperti pemberian pesangon, itu harus segera dituntaskan oleh pemkot. Lebih baik menyisahkan masalah dari pada tidak ada penutupan sama sekali," imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha mengatakan, pentupan lokalisasi merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Namun, penyelesaiannya harus bijak. Jangan sampai menyisahkan masalah seperti di Sememi. Meski sudah ditutup, tapi praktik-praktik prostitusi masih berlangsung.
Artinya pemerintah jangan hanya ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
"Kalau mau menertibkan harus serius, jangan setengah. Katanya (Sememi) sudah ditutup, tapi masih beroperasi. Ini harus ditindak tegas," tandasnya.
(sms)
