Risma klaim sistem elektronik mampu hemat anggaran

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan pengelolaan anggaran secara elektronik, sejak Tahun 2003. Pengelolaan anggaran tidak lagi dilakukan dengan cara cash atau tunai, tetapi dengan sistem online. Bahkan, pada proses pelaksanaan lelang juga dilakukan secara online.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penggunaan elektronik dalam pengelolaan anggaran sudah menjadi keharusan. Selain efisien dalam segi waktu, dengan sistem elektronik juga bisa lebih detail.

Bahkan, penggunaan sistem ini sudah dilakukan sejak tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana setiap warga bisa memberikan usulan pembangunan. Ini karena setiap tahun, usulan warga bisa mencapai 3.000 usulan. Bahkan pernah mencapai 10.000 usulan.

“Jika tidak pakai elektronik, waktu akan habis untuk administrasi saja. Dan semakin lama proses administrasi, maka akan semakin rumit. Padahal, masyarakat tidak ingin tahu bagaimana prosesnya, yang penting hasilnya. Misalnya, dalam pelayanan BPJS dan akta kelahiran menjadi lebih cepat,” katanya, di gedung Sawunggaling, Pemkot, Surabaya, Jumat (11/4/2014) .

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menambahkan, penggunaan sistem online juga berdampak pada penghematan anggaran. Dia mencontohkan, untuk perjalanan dinas selama satu tahun lalu, anggaran usulan dari masing-masing dinas harus melalui satu atap.

Dengan cara ini, ternyata bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar. Anggaran perjalanan dinas itu termasuk memberangkatkan 60 guru untuk disekolahkan, selama satu bulan di luar negeri, juga mengirim siswa-siswi berprestasi ke luar negeri.

“Dalam dua tahun ini, kami juga tidak ada anggaran untuk acara di hotel. Sehingga kami bisa menghemat cukup besar,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4) Dema Tampubolon mengatakan, Surabaya sudah lebih maju dibanding dengan kota-kota lainnya.

Ini karena dalam berbagai kegiatan, sudah menggunakan menggunakan perangkat elektronik. Mulai dari musrenbang hingga perencanaan pegawai. Kota lain, masih mencoba seperti Surabaya.

“Selain di Surabaya, kami juga menggelar program sosialiasi (Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran) ini di beberapa daerah di Indonesia secara serentak. Dari program tersebut, nantinya bisa didapatkan gambaran seperti apa tingkat partisipasi masyarakat di tiap-tiap kota,” terangnya.