Biaya pendirian TPS diduga disunat

Sindonews.com - Sejumlah Ketua KPPS di setiap desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengeluhkan biaya pendirian tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga disunat oknum yang tidak bertanggungjawab.

Seperti yang dikatakan A Rasyid, Ketua KPPS di TPS 1 Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI.

Menurutnya, awalnya mereka mengetahui jika dana pendirian TPS sebesar Rp750 ribu yang disalurkan oleh KPU OKI melalui PPK di setiap kecamatan.

Namun kenyataannya, dana yang mereka terima Rp500 ribu. "Iya Rp500 ribu yang kami terima dari PPK Sirah Pulau Padang. Tapi kami tahu jika dananya Rp750 ribu," ujarnya, Selasa (8/4/2014).

Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu pihaknya menerima dana Rp30 juta, yang dipotong pajak sehingga total dana bersih yang diterima menjadi Rp28,5 juta.

"Dari dana itu ada biaya pendirian TPS yang awalnya Rp750 ribu, tapi yang kami terima hanya Rp500 ribu. Namun kekurangan dana Rp250 ribu belum kami terima, informasinya Rp250 ribu akan dimasukkan biaya makan dan minum petugas PPS," timpalnya.

Pihaknya meminta kepada KPU OKI untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, jangan sampai ada dugaan-dugaan buruk yang datang dari berbagai pihak.

"Kalau memang kekurangan dana Rp250 ribu untuk biaya makan dan minum, kapan dananya akan dicairkan, begitu juga jika untuk pendirian TPS, soalnya besok (hari ini) sudah pencoblosan," tukasnya.

Hal senada dikatakan KPPS di TPS 3 Desa Pedamaran 1, Asnadi Ades. Menurutnya, biaya pendirian TPS yang awalnya Rp750 ribu, namun hanya diterima Rp500 ribu.

"Belum tahu dana Rp250 ribu itu kemana, jika memang terjadi pemotongan oleh oknum, begitu besar dana yang diperoleh oknum itu, sedangkan di OKI ada 1.875 TPS," ungkap Asnadi.

Menanggapi adanya permasalahan tersebut, Anggota Divisi Logistik dan Keuangan KPU OKI Idham Khalik mengakui jika dana Rp250 ribu merupakan biaya tambahan untuk pendirian TPS, namun memang belum bisa dicairkan.

"Memang benar, tapi belum bisa dicairkan, masih dalam proses," timpalnya.
Menurutnya, dana tambahan Rp250 ribu itu dianggarkan melalui APBN dan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

"Belum ada petunjuk dari pusat, jadi belum bisa dicairkan. Jika nanti ada petunjuk, maka akan segera kita cairkan. Kita tidak ingin hal ini menjadi permasalahan di setiap TPS," tandasnya.