Ini kata Kadisdik soal temuan ICW
Selasa, 01 April 2014 - 10:41 WIB
Ini kata Kadisdik soal temuan ICW
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyambut baik temuan Indonesia Corruption Wacht (ICW) soal penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tak tepat sasaran. Sebab, temuan itu dinilai sebagai perhatian ICW terhadap program unggulan Pemprov DKI itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).
"Terima kasih pada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini kemudian menemukan penyimpangan 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar 50 ribu rupiah," katanya.
Dia juga menuturkan, jika data tersebut akan dijadikan sebagai entry poin untuk membenahi KJP. "Membenahi KJP dimaksud dengan cara kembali ke tujuan awal untuk KJP ini diadakan" ujarnya.
Kata dia, KJP ini diadakan untuk orang tidak mampu. Namun, kalau kenyataanya meleset hal tersebut harus segera diperbaiki. Maka itu dia berjanji, akan membuat sistem pengawasan KJP agar lebih komprehensif bersama LSM dan media.
"Tiap kecamatan ada seksi dinas pendidikan dan pengawas sekira 500 orang. Nah nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang ada di kertas dengan yang di lapangan. Kita juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk" katanya.
Baca:
Ada pungli dalam program unggulan Jokowi
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).
"Terima kasih pada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini kemudian menemukan penyimpangan 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar 50 ribu rupiah," katanya.
Dia juga menuturkan, jika data tersebut akan dijadikan sebagai entry poin untuk membenahi KJP. "Membenahi KJP dimaksud dengan cara kembali ke tujuan awal untuk KJP ini diadakan" ujarnya.
Kata dia, KJP ini diadakan untuk orang tidak mampu. Namun, kalau kenyataanya meleset hal tersebut harus segera diperbaiki. Maka itu dia berjanji, akan membuat sistem pengawasan KJP agar lebih komprehensif bersama LSM dan media.
"Tiap kecamatan ada seksi dinas pendidikan dan pengawas sekira 500 orang. Nah nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang ada di kertas dengan yang di lapangan. Kita juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk" katanya.
Baca:
Ada pungli dalam program unggulan Jokowi
(mhd)
