Beresi persoalan DKI dengan UU Kota Megapolitan Jakarta
Rabu, 26 Maret 2014 - 08:49 WIB
Beresi persoalan DKI dengan UU Kota Megapolitan Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan koordinasi dengan daerah sekitarnya untuk mengatasi bencana banjir melalui Undang-Undang Kota Megapolitan Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta bisa meminta daerah kawasan resapan air seperti Bogor atau Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran. Lewat RUU ini juga, Pemprov DKI Jakarta bisa meminta daerah kawasan resapan air seperti Bogor atau Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran.
"Saya rasa sudah saatnya RUU Kota Megapolitan Jakarta dibahas dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris di depan ribuan relawan dan pendukungnya di GOR Semeru, Jakarta Barat, 25 Maret 2014.
Dia menegaskan, RUU Megapolitan bukan untuk mencaplok kota-kota di sekitar Jakarta, tetapi lebih penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang. Tujuan utamanya kata dia adalah agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, punya infrastruktur yang mantap dan jaringan transportasinya lebih baik.
Pada kesempatan itu dia berjanji, sembari menunggu RUU tersebut, jika terpilih sebagai anggota DPD, dirinya akan proaktif mendorong Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD-nya untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah (perda) mengenai jenis-jenis tindakan yang wajib dilakukan dalam rangka mencegah banjir dan membuat lingkungan lebih baik.
"Walau pengajuan RUU akan memakan waktu, tetapi kita harus lakukan mulai sekarang agar tahun-tahun ke depan Jakarta benar-benar bisa bebas banjir dan macet," tukasnya.
Berita:
Diguyur hujan, sejumlah jalan di Jakarta tergenang
Pemprov DKI Jakarta bisa meminta daerah kawasan resapan air seperti Bogor atau Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran. Lewat RUU ini juga, Pemprov DKI Jakarta bisa meminta daerah kawasan resapan air seperti Bogor atau Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran.
"Saya rasa sudah saatnya RUU Kota Megapolitan Jakarta dibahas dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris di depan ribuan relawan dan pendukungnya di GOR Semeru, Jakarta Barat, 25 Maret 2014.
Dia menegaskan, RUU Megapolitan bukan untuk mencaplok kota-kota di sekitar Jakarta, tetapi lebih penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang. Tujuan utamanya kata dia adalah agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, punya infrastruktur yang mantap dan jaringan transportasinya lebih baik.
Pada kesempatan itu dia berjanji, sembari menunggu RUU tersebut, jika terpilih sebagai anggota DPD, dirinya akan proaktif mendorong Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD-nya untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah (perda) mengenai jenis-jenis tindakan yang wajib dilakukan dalam rangka mencegah banjir dan membuat lingkungan lebih baik.
"Walau pengajuan RUU akan memakan waktu, tetapi kita harus lakukan mulai sekarang agar tahun-tahun ke depan Jakarta benar-benar bisa bebas banjir dan macet," tukasnya.
Berita:
Diguyur hujan, sejumlah jalan di Jakarta tergenang
(kur)
