Korupsi Transjakarta, KPK didesak periksa Jokowi
Selasa, 18 Maret 2014 - 13:43 WIB
Korupsi Transjakarta, KPK didesak periksa Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya kembali mendesak Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius mengungkap dugaan korupsi pada pengadaan bus Transjakarta.
Dalam orasinya, puluham demonstrasi itu mendesak lembaga antikorupsi segera mengambil langkah konkret untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kami meminta KPK segera memeriksa Jokowi dan kroni-kroninya, tapi sampai saat ini KPK belum juga memanggil dan memeriksa Jokowi," kata kordinator aksi Raden Hidayatullah di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).
Dia meminta, agar sesegera mungkin memeriksa orang nomor satu di DKI tersebut. Agar, kata dia, kasus korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dibongkar.
"KPK harus cepat dan tanggap dalam memproses kasus itu," tegasnya.
Jika KPK terus diam, puluhan massa HMI Cabang Jakarta Raya mengancam kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar, KPK harus segera mengusutnya.
Seperti diketahui, HMI Cabang Jakarta Raya pernah melakukan aksi serupa pada tanggal 10 Maret tahun 2014 terkait pengadaan Bus Transjakarta.
Baca:
KPK didesak segera periksa Jokowi
Dalam orasinya, puluham demonstrasi itu mendesak lembaga antikorupsi segera mengambil langkah konkret untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kami meminta KPK segera memeriksa Jokowi dan kroni-kroninya, tapi sampai saat ini KPK belum juga memanggil dan memeriksa Jokowi," kata kordinator aksi Raden Hidayatullah di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).
Dia meminta, agar sesegera mungkin memeriksa orang nomor satu di DKI tersebut. Agar, kata dia, kasus korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dibongkar.
"KPK harus cepat dan tanggap dalam memproses kasus itu," tegasnya.
Jika KPK terus diam, puluhan massa HMI Cabang Jakarta Raya mengancam kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar, KPK harus segera mengusutnya.
Seperti diketahui, HMI Cabang Jakarta Raya pernah melakukan aksi serupa pada tanggal 10 Maret tahun 2014 terkait pengadaan Bus Transjakarta.
Baca:
KPK didesak segera periksa Jokowi
(mhd)
