PDIP: Risma ibarat kacang lupa kulitnya!

Sindonews.com - Partai utama pengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya buka suara terkait isu pengunduran diri wali kota perempuan itu.

Bahkan, pihak PDIP menganggap gerakan 'Save Risma' merupakan gerakan keliru dan terbalik. Selain itu juga cenderung lebih mempopulerkan sosok daripada partai serta ingin mengeruk keuntungan dari polemik ini.

"Logikanya Bu Risma diselamatkan dari apa? Lalu siapa yang mengancam? Ini kan lucu. Tak ada ancaman kok diselamatkan," papar Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (19/2/2014).

Kata Kusnadi, jika Risma diselamatkan dari ancaman kudeta, siapa yang berupaya mengkudetanya. Jika ada, tentunya PDIP akan berada di garda terdepan karena memang PDIP sebagai partai pengusung saat pemilihan wali kota.

Kusnadi juga menyebut, kepemimpinan Risma sering tidak nyambung dengan fatsun (sopan santun) politik PDIP. Padahal, PDIP berharap duet Tri Risma dan Bambang DH saat itu dapat melanjutkan pembangunan. Sehingga, masyarakat dapat semakin simpatik dengan PDIP dan mendukung partai berlambang banteng moncong putih itu.

Rupanya, lanjut Kusnadi, Risma justru seperti pepatah 'kacang lupa kulitnya'. PDIP yang melahirkan Risma seperti dilupakan oleh Risma. Ini adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan.

"Setiap manusia tentu mempunyai hati nurani sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab moral tentu akan berusaha membantu dan mendukung kebijakan partai yang telah menjadikan dia sebagai wali kota," sindirnya.

Dia juga memastikan, tidak ada surat pengunduran diri dari yang diajukan Tri Rismaharini baik kepada DPC, DPD maupun DPP PDIP selaku partai pengusung. Kusnadi juga membantah, isu pengunduran diri Risma ini dengan pengangkatan Whisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.

"Pengisian kursi wakil wali kota yang kosong itu hak partai pengusung dan PDIP hanya melaksanakan mekanisme sistem ketatanegaraan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau wali kota menolak itu justru Risma sama saja ingin menerapkan oligarki absolut," pungkasnya.

Baca:
Tri Rismaharini: Saya enggak cocok jadi Wali Kota
Berencana mundur, Risma akan salat istikharah