Depok jajaki pembangunan rumah untuk PNS
Rabu, 05 Februari 2014 - 20:21 WIB
Depok jajaki pembangunan rumah untuk PNS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mewacanakan pembangunan di Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berada di wilayah Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan dan Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Bojongsari, masih dalam tahap penjajakan.
Kawasan tersebut telah direncanakan akan dibangun 10 ribu rumah untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkup Pemkot Depok.
"Hingga kini kami bersama tim terus mendalami rencana proyek tersebut, sedangkan untuk membuat keputusan dilanjut atau tidak proyek itu, levelnya bukan berada di kami melainkan pimpinan," kata Sekretaris Bappeda Kota Depok M Fitriawan di Depok, Rabu (5/2/2014).
Dia menambahkan, sejak beberapa tahun lalu pemkot hanya melakukan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur jalan, sedangkan pembebasan lahan untuk Lisiba belum dilakukan.
"Tentunya kami mengetahui kondisi lahan di sana, dan itu menjadi pertimbangan kami. Hingga saat ini pemerintah kota belum melakukan pembebasan lahan untuk Lisiba, yang ada pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tembus," paparnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kasi Fisik dan Sarana Bappeda Kota Depok, Herni. Ia menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur yang panjangnya kurang lebih satu kilometer itu dilakukan selama tiga tahun.
Lebih lanjut ia menerangkan, konsep proyek Lisiba digulirkan pemerintah untuk pengadaan rumah dengan harga terjangkau dan layak. Adapun yang mengadakan lahannya adalah pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun swasta.
"Memang ada kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan, hingga saat ini pemkot sendiri belum melakukan pembebasan kecuali untuk pembangunan jalan tembus dua kelurahan yakni Pengasinan-Duren Seribu," tandasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, saat ini harga tanah di sana sudah mencapai ratusan ribu rupiah per meternya, sedangkan dahulu dianggarkan dengan harga tanah yang hanya puluhan ribu rupiah.
"Sedangkan Kemenpera memiliki standar harga untuk membangun perumahan di sana. Pembangunan jalan dibiayai oleh Kemenpera pada tahun pertama sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga dibiayai oleh APBD Depok,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pengasinan, Depok, Dadi Rusmiadi mengakui kondisi lahan di kawasan tersebut hingga saat ini masih tumpang tindih. Ia memberi masukan agar pemerintah kota untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi terhadap rencana tersebut.
"Kondisi lapangan tidak memungkinkan, karena kondisi tanah masih tumpang tindih kepemilikannya. Kami rasa pemkot harus membereskan terlebih dahulu persoalan lahannya, baru menjalankan programnya, memang ini perlu kerja keras," ungkapnya.
Proyek Kasiba-Lisiba mulai digelontorkan oleh Pemkot Depok pada 2007 lalu. Namun hingga enam tahun ini pembangunan belum dilakukan.
Kawasan tersebut telah direncanakan akan dibangun 10 ribu rumah untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkup Pemkot Depok.
"Hingga kini kami bersama tim terus mendalami rencana proyek tersebut, sedangkan untuk membuat keputusan dilanjut atau tidak proyek itu, levelnya bukan berada di kami melainkan pimpinan," kata Sekretaris Bappeda Kota Depok M Fitriawan di Depok, Rabu (5/2/2014).
Dia menambahkan, sejak beberapa tahun lalu pemkot hanya melakukan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur jalan, sedangkan pembebasan lahan untuk Lisiba belum dilakukan.
"Tentunya kami mengetahui kondisi lahan di sana, dan itu menjadi pertimbangan kami. Hingga saat ini pemerintah kota belum melakukan pembebasan lahan untuk Lisiba, yang ada pembebasan lahan untuk pembuatan jalan tembus," paparnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kasi Fisik dan Sarana Bappeda Kota Depok, Herni. Ia menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur yang panjangnya kurang lebih satu kilometer itu dilakukan selama tiga tahun.
Lebih lanjut ia menerangkan, konsep proyek Lisiba digulirkan pemerintah untuk pengadaan rumah dengan harga terjangkau dan layak. Adapun yang mengadakan lahannya adalah pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun swasta.
"Memang ada kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan, hingga saat ini pemkot sendiri belum melakukan pembebasan kecuali untuk pembangunan jalan tembus dua kelurahan yakni Pengasinan-Duren Seribu," tandasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, saat ini harga tanah di sana sudah mencapai ratusan ribu rupiah per meternya, sedangkan dahulu dianggarkan dengan harga tanah yang hanya puluhan ribu rupiah.
"Sedangkan Kemenpera memiliki standar harga untuk membangun perumahan di sana. Pembangunan jalan dibiayai oleh Kemenpera pada tahun pertama sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga dibiayai oleh APBD Depok,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pengasinan, Depok, Dadi Rusmiadi mengakui kondisi lahan di kawasan tersebut hingga saat ini masih tumpang tindih. Ia memberi masukan agar pemerintah kota untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi terhadap rencana tersebut.
"Kondisi lapangan tidak memungkinkan, karena kondisi tanah masih tumpang tindih kepemilikannya. Kami rasa pemkot harus membereskan terlebih dahulu persoalan lahannya, baru menjalankan programnya, memang ini perlu kerja keras," ungkapnya.
Proyek Kasiba-Lisiba mulai digelontorkan oleh Pemkot Depok pada 2007 lalu. Namun hingga enam tahun ini pembangunan belum dilakukan.
(mhd)
