Pemkot klaim warga bantaran Ciliwung bersedia direlokasi
Kamis, 23 Januari 2014 - 14:09 WIB
Pemkot klaim warga bantaran Ciliwung bersedia direlokasi
A
A
A
Sindonews.com - Usai melakukan sosialisasi selama enam bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur yakin warga bantaran Sungai Ciliwung bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
"Sosialisasi sudah dilakukan, enggak ada masalah. Mereka semua mau dipindah kok," kata Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014).
Di Jakarta Timur, kata dia, ada tiga wilayah pemukiman warga bantaran sungai yang memiliki kepanjangan 120 kilometer (Km) dan luas 387 km persegi, di antaranya Cawang, Bidaracina dan Kampung Melayu dengan total sekira 6.790 Kepala Keluarga (KK).
"Enam bulan sebelumnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Sudin P2B (Suku Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan), lurah, camat, RT dan RW telah terjun ke wilayah ini dan melakukan sosialisasi," katanya.
Para petugas itu, lanjut Krisdianto, menyosialisasikan lahan mana saja yang akan terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung yakni 15 meter ke sisi kiri dan 15 meter ke sisi kanan aliran sungai itu. Di luar radius itu, warga diperbolehkan tinggal di pemukiman yang terlanjur telah didirikan.
"Masalah harga ganti rugi belum. Kita akan memakai sistem appraisal price (patokan harga pasar). Kalau sepakat, ya selesai. Pagunya juga sudah disiapkan, saya lupa berapa tepatnya," kata dia.
Ia menambahkan, ganti rugi lahan hanya diberikan kepada warga bantaran Sungai Ciliwung yang memiliki sertifikat tanah. Jumlah nominal ganti rugi lahan tersebut disesuaikan dengan harga pasar.
"Mereka yang tidak punya sertifikat dan mendapat ganti rugi akan direlokasi ke rusunawa," tandasnya.
"Sosialisasi sudah dilakukan, enggak ada masalah. Mereka semua mau dipindah kok," kata Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014).
Di Jakarta Timur, kata dia, ada tiga wilayah pemukiman warga bantaran sungai yang memiliki kepanjangan 120 kilometer (Km) dan luas 387 km persegi, di antaranya Cawang, Bidaracina dan Kampung Melayu dengan total sekira 6.790 Kepala Keluarga (KK).
"Enam bulan sebelumnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Sudin P2B (Suku Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan), lurah, camat, RT dan RW telah terjun ke wilayah ini dan melakukan sosialisasi," katanya.
Para petugas itu, lanjut Krisdianto, menyosialisasikan lahan mana saja yang akan terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung yakni 15 meter ke sisi kiri dan 15 meter ke sisi kanan aliran sungai itu. Di luar radius itu, warga diperbolehkan tinggal di pemukiman yang terlanjur telah didirikan.
"Masalah harga ganti rugi belum. Kita akan memakai sistem appraisal price (patokan harga pasar). Kalau sepakat, ya selesai. Pagunya juga sudah disiapkan, saya lupa berapa tepatnya," kata dia.
Ia menambahkan, ganti rugi lahan hanya diberikan kepada warga bantaran Sungai Ciliwung yang memiliki sertifikat tanah. Jumlah nominal ganti rugi lahan tersebut disesuaikan dengan harga pasar.
"Mereka yang tidak punya sertifikat dan mendapat ganti rugi akan direlokasi ke rusunawa," tandasnya.
(mhd)
