Foksi Jatim sebut KBS over populasi
A
A
A
Sindonews.com - Meski tak sepakat dengan pernyataan Kebun Binatang Surabaya (KBS) merupakan kebun binatang terkejam di dunia, namun Forum Konservasi Satwa Liar (FOKSI) Jatim mengakui kematian satwa di sana cukup ekstrem.
Manajer Program Foksi Jatim, Indra Harsaputra mengatakan, banyaknya satwa yang mati itu karena
KBS saat ini over populasi.
Sehingga, banyak satwa di kebun binatang itu mati. Ditambah lagi konflik manajemen di KBS diduga menjadi pemicu utama kematian satwa karena tidak terurus. Dia mengusulkan, agar dilakukan penjarangan satwa dengan manajemen satwa yang baik.
"Jumlah satwa yang banyak dengan area selus itu maka bisa menyebabkan kematian. Ditambah lagi ego masing-masing pengurus, sehingga satwa banyak yang terbengkalai," ujar Indra, Jumat (10/1/2014).
Ia mengaku tidak akan masuk ke wilayah konflik di KBS namun kelangsungan satwa harus diutamakan.
FOKSI beberapa kali mengusulkan agar dilakukan penjarangan satwa. Rupanya, usulan dari beberapa pihak tidak digubris oleh manajemen KBS.
"Kita enggak mau masuk ke wilayah konflik karena itu sudah urusan dari Pemkot Surabaya di bawah supervisi BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber daya Alam). Yang terpenting nasib satwa ini," tukasnya.
Manajer Program Foksi Jatim, Indra Harsaputra mengatakan, banyaknya satwa yang mati itu karena
KBS saat ini over populasi.
Sehingga, banyak satwa di kebun binatang itu mati. Ditambah lagi konflik manajemen di KBS diduga menjadi pemicu utama kematian satwa karena tidak terurus. Dia mengusulkan, agar dilakukan penjarangan satwa dengan manajemen satwa yang baik.
"Jumlah satwa yang banyak dengan area selus itu maka bisa menyebabkan kematian. Ditambah lagi ego masing-masing pengurus, sehingga satwa banyak yang terbengkalai," ujar Indra, Jumat (10/1/2014).
Ia mengaku tidak akan masuk ke wilayah konflik di KBS namun kelangsungan satwa harus diutamakan.
FOKSI beberapa kali mengusulkan agar dilakukan penjarangan satwa. Rupanya, usulan dari beberapa pihak tidak digubris oleh manajemen KBS.
"Kita enggak mau masuk ke wilayah konflik karena itu sudah urusan dari Pemkot Surabaya di bawah supervisi BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber daya Alam). Yang terpenting nasib satwa ini," tukasnya.
(lns)