2.111 PNS di Jateng tak lolos lelang jabatan

Sindonews.com - Sebanyak 2.111 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan tidak lolos dalam lelang jabatan eselon III dan IV, di pemerintahan setempat. Mereka tidak lolos dalam seleksi makalah dan fit and proper test.

Berdasarkan seleksi administrasi dari 16.003 PNS di Pemprov Jateng, pada 11–13 November 2013, jumlah PNS yang memenuhi syarat hanya 2.937 orang atau sekitar 18,4 persen. Kemudian jumlah tersebut mengikuti seleksi makalah, sejak 14 November hingga 5 Desember 2013. Hasilnya, 1.237 PNS dinyatakan lolos.

Tahapan selanjutnya, para PNS mengikuti fit and proper test dan hasilnya 826 orang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat yang ditentukan. Terinci, eselon III b ada delapan PNS, eselon IV a ada 375 PNS, dan jabatan fungsional umum 443 PNS. Mereka dinyatakan sebagai kader potensial atau talent pool yang dimiliki Pemprov Jateng.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, proses seleksi dilakukan secara transparan dan obyektif. Hal itu karena diumumkan secara terbuka melalui surat Gubernur Jawa Tengah ke SKPD, maupun media online hingga melibatkan akademisi.

“Banyak sekali yang ikut. Yang lolos ya memang memenuhi syarat–syarat seleksi. Ada beberapa komplain memang, semuanya dari dalam. Tapi saya pastikan, tidak ada itu bayar–bayar,” katanya, kepada wartawan di kantornya, Selasa (7/1/2013).

Ditambahkan dia, pada tahapan seleksi makalah, dilakukan oleh para pimpinan SKPD dan diverifikasi tim seleksi, bersama unsur akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sedangkan tes fit and proper test, merupakan seleksi terakhir dalam promosi terbuka. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan personal, interpersonal, dan manajerial seorang PNS. Metode yang dipakai dalam tes ini adalah wawancara kompetensi yang dilakukan secara mendalam.

"Yang menarik, ada yang mau dipromosikan tetapi tidak mau. Ini memang biasanya karena sudah nyaman, dan terkait dengan pendapatan. Lelang terbuka promosi jabatan ini merupakan bentuk reformasi birokrasi dan sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada," terangnya.

Lebih lanjut, dia berharap, melalui seleksi ini akan menghasilkan unsur pimpinan yang kompeten, responsif, kinerja dan integritasnya unggul, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, sesuai tugas pokok dan fungsinya,

“Apalagi Undang–undang ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah berlaku. Mudah–mudahan Jawa Tengah memulai dulu. Kalau untuk jabatan eselon II dan I, syaratnya lebih khusus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Suko Mardino mengatakan, proses lelang jabatan ini memang belum sepenuhnya melibatkan tim independen, dikarenakan kendala anggaran.

“Tahun 2014 ini BKD alokasikan anggaran promosi lelang terbuka Rp1 miliar. Saat ini, ada 15.626 PNS se-Jateng, jumlahnya masih kurang. Pertahun rata–rata 900 pensiun. Untuk hasil lelang jabatan ini, akan diserahkan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Ini untuk promosi mereka yang lolos,” imbuhnya.