Jokowi klaim urusan dengan PO sudah beres
Selasa, 07 Januari 2014 - 15:44 WIB
Jokowi klaim urusan dengan PO sudah beres
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga kini masih belum membeberkan secara gamblang perihal penutupan Terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus yang eksekusinya ditunda.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim, persoalan dengan Perusahaan Otobus (PO) bus AKAP yang sempat menolak direlokasi dari Terminal Lebak Bulus ke tiga terminal seperti Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres sudah selesai.
"Yang tidak setuju bukan PO. Urusan sama mereka (PO) sudah beres," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014).
Jokowi mengungkapkan, penolakan tersebut justru dilakukan sejumlah pihak yang mempunyai kepentingan di tempat itu. "Di situ ada ormas, sopir, kernet, calo, pedagang asongan, PKL, kuli panggul sampai preman," katanya.
Menurut Jokowi, apabila pemerintah tidak mempunyai keberanian memutuskan eksekusi penutupan terminal itu, maka pembangunan depo Mass Rapid Transit (MRT) tidak akan berjalan.
"Kalau kita enggak punya keberanian memutuskan, eksekusi enggak akan jalan-jalan, enggak rampung-rampung," katanya.
Keharusan menutup terminal, sambung Jokowi, dinilai sebagai sebuah risiko yang harus ditanggung Pemprov DKI demi kepentingan pembangunan transportasi massal. "Ini risiko yang harus kita tanggung supaya pembangunan transportasi massal rampung," tandasnya.
Jokowi mengatakan, penyelesaian masalah seperti ini harus dilakukan melalui komunikasi dan pertemuan dengan jamuan makan siang. Sambungnya, jika dirinya menggunakan jurus itu maka segala pandangan akan timbul.
"Kalau misalnya saya undang makan, nanti beliau-beliau yang lain ngomong, wah ini siap-siap mau ada gerakan. Saya ini kan posisinya serba salah sebenarnya," tandasnya.
Baca:
Penutupan Terminal Lebak Bulus ditunda
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim, persoalan dengan Perusahaan Otobus (PO) bus AKAP yang sempat menolak direlokasi dari Terminal Lebak Bulus ke tiga terminal seperti Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres sudah selesai.
"Yang tidak setuju bukan PO. Urusan sama mereka (PO) sudah beres," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014).
Jokowi mengungkapkan, penolakan tersebut justru dilakukan sejumlah pihak yang mempunyai kepentingan di tempat itu. "Di situ ada ormas, sopir, kernet, calo, pedagang asongan, PKL, kuli panggul sampai preman," katanya.
Menurut Jokowi, apabila pemerintah tidak mempunyai keberanian memutuskan eksekusi penutupan terminal itu, maka pembangunan depo Mass Rapid Transit (MRT) tidak akan berjalan.
"Kalau kita enggak punya keberanian memutuskan, eksekusi enggak akan jalan-jalan, enggak rampung-rampung," katanya.
Keharusan menutup terminal, sambung Jokowi, dinilai sebagai sebuah risiko yang harus ditanggung Pemprov DKI demi kepentingan pembangunan transportasi massal. "Ini risiko yang harus kita tanggung supaya pembangunan transportasi massal rampung," tandasnya.
Jokowi mengatakan, penyelesaian masalah seperti ini harus dilakukan melalui komunikasi dan pertemuan dengan jamuan makan siang. Sambungnya, jika dirinya menggunakan jurus itu maka segala pandangan akan timbul.
"Kalau misalnya saya undang makan, nanti beliau-beliau yang lain ngomong, wah ini siap-siap mau ada gerakan. Saya ini kan posisinya serba salah sebenarnya," tandasnya.
Baca:
Penutupan Terminal Lebak Bulus ditunda
(mhd)
