Atut masih berhak pimpin Banten dari penjara
Sabtu, 04 Januari 2014 - 06:00 WIB
Atut masih berhak pimpin Banten dari penjara
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Ratu Atut Chosiyah yang mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur Banten dinilai merupakan tindakan yang tidak salah.
Menurut Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis, sikap Atut dinilai sudah berdasarkan dengan amanah Undang-undang (UU). Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan jika kepala daerah baru dapat diberhentikan jika sudah menyandang status terpidana.
"Tindakan Atut tidak salah untuk mempertahankan kekuasaannya. Suka atau tidak suka, Atut berhak memimpin Banten, mau di luar ataupun di dalam penjara sekalipun. Pasalnya, dia belum disidangkan dan belum diputuskan sebagai tersangka. Dan Undang-undang kita mengamanatkan itu," ungkap Margarito Kamis kepada Sindonews, Sabtu (4/1/2014).
Menurutnya, penonaktifan Atut diatur di Pasal 29 UU 32 tahun 2004. Pasal 29 ini mengatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah baru berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Terkait desakan keikhlasan Atut untuk mengundurkan diri, Margarito menyebut jika hal itu harus dirumuskan terlebih dahulu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Soal moralitas hukum harus ada perumusan Perppu dahulu. Yang isinya mungkin: Gubernur, Bupati, Wali Kota atau kepala daerah yang dinyatakan terdakwa atas usulan DPR sah dinonaktifkan. Itu baru bisa," kata Margarito.
Sementara itu, terkait upaya pihak Atut yang menginginkan menjadi tahanan kota, Margarito menyatakan jika kewenangan itu memang sepenuhnya ada di tangan KPK.
"Soal tahanan kota tergantung KPK, jika KPK mengizinkan ya tidak masalah. Tapi jika KPK tak mengizinkan, ya Atut tak bisa menjadi tahanan kota. Semuanya tergantung KPK," paparnya.
Diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah hingga hari ini belum bersedia memberikan mandat kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk menggantikan tugas-tugasnya sebagai gubernur.
'Cengkraman' masih kuat, Atut belum tumbang
Golkar nilai hak angket untuk Atut telat
Menurut Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis, sikap Atut dinilai sudah berdasarkan dengan amanah Undang-undang (UU). Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan jika kepala daerah baru dapat diberhentikan jika sudah menyandang status terpidana.
"Tindakan Atut tidak salah untuk mempertahankan kekuasaannya. Suka atau tidak suka, Atut berhak memimpin Banten, mau di luar ataupun di dalam penjara sekalipun. Pasalnya, dia belum disidangkan dan belum diputuskan sebagai tersangka. Dan Undang-undang kita mengamanatkan itu," ungkap Margarito Kamis kepada Sindonews, Sabtu (4/1/2014).
Menurutnya, penonaktifan Atut diatur di Pasal 29 UU 32 tahun 2004. Pasal 29 ini mengatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah baru berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Terkait desakan keikhlasan Atut untuk mengundurkan diri, Margarito menyebut jika hal itu harus dirumuskan terlebih dahulu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Soal moralitas hukum harus ada perumusan Perppu dahulu. Yang isinya mungkin: Gubernur, Bupati, Wali Kota atau kepala daerah yang dinyatakan terdakwa atas usulan DPR sah dinonaktifkan. Itu baru bisa," kata Margarito.
Sementara itu, terkait upaya pihak Atut yang menginginkan menjadi tahanan kota, Margarito menyatakan jika kewenangan itu memang sepenuhnya ada di tangan KPK.
"Soal tahanan kota tergantung KPK, jika KPK mengizinkan ya tidak masalah. Tapi jika KPK tak mengizinkan, ya Atut tak bisa menjadi tahanan kota. Semuanya tergantung KPK," paparnya.
Diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah hingga hari ini belum bersedia memberikan mandat kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk menggantikan tugas-tugasnya sebagai gubernur.
'Cengkraman' masih kuat, Atut belum tumbang
Golkar nilai hak angket untuk Atut telat
(rsa)
