DPRD Jateng diminta maksimalkan fungsi kontrol
Kamis, 02 Januari 2014 - 04:51 WIB
DPRD Jateng diminta maksimalkan fungsi kontrol
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPRD Jawa Tengah diminta maksimal dalam menjalankan kinerjanya. Tiga fungsinya; legislasi, budget dan kontrol jika dijalankan dengan baik bisa mendorong kinerja Pemerintah Provinsi Jateng lebih maksimal.
Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng, Mayadina RM, mengatakan selama 2013 lalu fungsi kontrol dewan tidak berjalan baik.
"Salah satunya dilihat dari tingginya indikasi kebocoran anggaran. Tidak maksimalnya kinerja pemprov dalam mengelola anggaran menunjukkan tidak maksimalnya kinerja dewan," ungkapnya, Rabu (1/1/2014).
Mayadina mengakui dewan menjalankan fungsinya memang tidak mudah. Karena begitu banyaknya kepentingan yang harus mereka akomodir.
"Seharusnya dengan anggaran belanja yang besar, dewan bisa bekerja maksimal. Pos alokasi anggaran belanja tunjangan komunkasi intensif sebesar Rp10,8miliar," lanjutnya.
Divisi Advokasi FITRA Jateng, Badiul Hadi, menambahkan anggaran untuk dewan habis untuk plesiran. Itu jika melihat sebaran alokasi anggaran dewan.
"Padahal itu masyarakat tidak tahu seberapa besar dampaknya terhadap kinerja dewan. Sampai saat ini belum pernah ada pertanggungjawaban publik yang dilakukan dewan, baik laporan terkait penggunaan anggaran maupun hasil dari plesirannya," katanya.
Ia merinci, di tahun 2013 anggaran peningkatan kapasitas dewan mencapai Rp53miliar. Alokasinya, di antaranya; Rp14miliar untuk susun Perda, Rp12 miliar untuk perjalanan dinas, dan kunjungan kerja dengan anggaran Rp17,8 miliar. Sisanya untuk alokasi anggaran reses.
Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng, Mayadina RM, mengatakan selama 2013 lalu fungsi kontrol dewan tidak berjalan baik.
"Salah satunya dilihat dari tingginya indikasi kebocoran anggaran. Tidak maksimalnya kinerja pemprov dalam mengelola anggaran menunjukkan tidak maksimalnya kinerja dewan," ungkapnya, Rabu (1/1/2014).
Mayadina mengakui dewan menjalankan fungsinya memang tidak mudah. Karena begitu banyaknya kepentingan yang harus mereka akomodir.
"Seharusnya dengan anggaran belanja yang besar, dewan bisa bekerja maksimal. Pos alokasi anggaran belanja tunjangan komunkasi intensif sebesar Rp10,8miliar," lanjutnya.
Divisi Advokasi FITRA Jateng, Badiul Hadi, menambahkan anggaran untuk dewan habis untuk plesiran. Itu jika melihat sebaran alokasi anggaran dewan.
"Padahal itu masyarakat tidak tahu seberapa besar dampaknya terhadap kinerja dewan. Sampai saat ini belum pernah ada pertanggungjawaban publik yang dilakukan dewan, baik laporan terkait penggunaan anggaran maupun hasil dari plesirannya," katanya.
Ia merinci, di tahun 2013 anggaran peningkatan kapasitas dewan mencapai Rp53miliar. Alokasinya, di antaranya; Rp14miliar untuk susun Perda, Rp12 miliar untuk perjalanan dinas, dan kunjungan kerja dengan anggaran Rp17,8 miliar. Sisanya untuk alokasi anggaran reses.
(lns)
