26 pemda berhutang, keuangan RSHS goyang
Jum'at, 13 Desember 2013 - 16:04 WIB
26 pemda berhutang, keuangan RSHS goyang
A
A
A
Sindonews.com - Kondisi keuangan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat tengah terganggu. Hal itu terjadi lantaran piutang atau tagihan dari 26 pemerintah daerah (pemda) di Jawa barat (Jabar) sebesar Rp48,3 miliar.
"Tunggakan ini sebenarnya mengganggu cash flow kita," kata Direktur Keuangan RSHS, Nina Susana Dewi, Jumat (13/12/2013).
Selama ini, RSHS harus menggunakan dana sendiri untuk menutup kebutuhan perawatan pasien miskin yang ditanggung Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari 26 kabupaten/kota.
Setelah pelayanan diberikan, RSHS akan menagih biayanya ke masing-masing pemerintah daerah. Permasalahannya, pembayaran dari mereka selama ini sering terganggu.
"Padahal kita harus melakukan pembangunan, membeli alat, dan lain-lain, kita jadi tersendat," ungkapnya.
Untuk menagih tunggakan Jamkesda, RSHS bersikap pasrah. Sebab RSHS tidak bisa memaksa pemerintah daerah untuk segera membayar. Apalagi kemampuan setiap pemerintah daerah juga terbatas.
Di sisi lain, keuangan RSHS juga habis di antaranya untuk menggaji pegawai, membeli obat, dan membeli alat medis habis pakai. Sebagai gambaran, RSHS punya sekira 3.100 pegawai yang di antaranya terdiri dari 1.200 perawat, 360-an dokter, serta pegawai administrasi.
"Kita juga punya co ass sebanyak 600 orang, ada juga residen yang sekolah untuk spesialis 1.300 orang," jelas Nina.
Untuk menutupi berbagai keperluan itu, RSHS melakukan pengefisiensian anggaran. Salah satu pendapatan RSHS adalah dari pemerintah dan biaya yang dikeluarkan pasien umum.
"Tunggakan ini sebenarnya mengganggu cash flow kita," kata Direktur Keuangan RSHS, Nina Susana Dewi, Jumat (13/12/2013).
Selama ini, RSHS harus menggunakan dana sendiri untuk menutup kebutuhan perawatan pasien miskin yang ditanggung Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari 26 kabupaten/kota.
Setelah pelayanan diberikan, RSHS akan menagih biayanya ke masing-masing pemerintah daerah. Permasalahannya, pembayaran dari mereka selama ini sering terganggu.
"Padahal kita harus melakukan pembangunan, membeli alat, dan lain-lain, kita jadi tersendat," ungkapnya.
Untuk menagih tunggakan Jamkesda, RSHS bersikap pasrah. Sebab RSHS tidak bisa memaksa pemerintah daerah untuk segera membayar. Apalagi kemampuan setiap pemerintah daerah juga terbatas.
Di sisi lain, keuangan RSHS juga habis di antaranya untuk menggaji pegawai, membeli obat, dan membeli alat medis habis pakai. Sebagai gambaran, RSHS punya sekira 3.100 pegawai yang di antaranya terdiri dari 1.200 perawat, 360-an dokter, serta pegawai administrasi.
"Kita juga punya co ass sebanyak 600 orang, ada juga residen yang sekolah untuk spesialis 1.300 orang," jelas Nina.
Untuk menutupi berbagai keperluan itu, RSHS melakukan pengefisiensian anggaran. Salah satu pendapatan RSHS adalah dari pemerintah dan biaya yang dikeluarkan pasien umum.
(rsa)
