Buntut kekosongan Kadis, ini tanggapan Nur Mahmudi
Kamis, 05 Desember 2013 - 10:09 WIB
Buntut kekosongan Kadis, ini tanggapan Nur Mahmudi
A
A
A
Sindonews.com - Buntut kekosongan lima Kepala Dinas (Kadis) di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai muncul. Salah satunya di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) banyak perizinan perumahan di kota Depok yang tersendat dan belum dikeluarkan.
Selain itu, berdasarkan data yang dihumpun, ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini banyak disoroti publik. Soal RTH ini berdampak pada keterlambatan Raperda RTRW Depok.
Saat ini DPRD Kota Depok menuntut Pemkot meningkatkan RTH dari 13 persen menjadi 30 persen dari total lahan wilayah yang hanya 200,29 kilometer persegi. Jumlah lahan kosong di Depok tinggal 9.829 hektar atau 47,64 persen dari 200,29 kilo meter persegi total luas wilayah Depok.
Padahal, pada awal pemisahan Depok dari Bogor pada 1999 lalu, lahan terbuka di Depok mencapai 55 persen. Jumlah lahan yang dibangun meningkat drastis sejak tujuh tahun lalu.
Laju pertumbuhan perumahan di Kota Depok mencapai 123 hektar per tahun. Akhirnya pemerintah melakukan pembatasan perumahan di zonasi padat penduduk. Seperti Kecamatan Beji, Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis.
Kedua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) dengan permasalahan banjir, tanah longsor, dan pembangunan jalan. Depok memiliki 56 lokasi langganan banjir di Kali Laya dan kali Jantung, Cimanggis.
Selain itu, terdapat sembilan titik rawan longsor di Jalan Lembah Bukit (Cinere), Palsi Gunung Selatan (Cimanggis), Mutiara Depok (Pancoran Mas), Perumahan PGRI (Sukmajaya), Sawangan, dan di daerah hulu selatan.
Masalah jalan lingkungan, pemerintah Depok menjanjikan lebih dari 50 jalan lingkungan di perbaiki pada 2013 ini. Namun, hingga saat ini hanya kurang dari 50 persen yang sudah diperbaiki.
Ketiga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan masalah klasisk yaitu tentang sampah. Pada 2014 TPA Cipayung Depok tidak lagi bisa menampung sampah karena sudah overload sejak 2012. Setiap hari ada sekitar 1.600 meter kubik sampah yang masuk ke TPA dari 4.500 meter kubik sampah yang diproduksi.
Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dibuat untuk menyelamatkan TPA juga tak maksimal. Dari 45 UPS yang dibangun, hanya 20 UPS yang beroperasi. Akhirnya, sampah di Depok menumpuk di 260 tempat pembuangan sementara (TPS) di 63 kelurahan. Mandeknya pengangkutan dari TPS ini juga karena dinas kekurangan truk pengangkut. Idealnya, Depok membutuhkan sekitar 150 truk. Namun saat ini hanya 74 truk yang beroperasi.
Keempat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) dengan masalah perijinan minimarket. Saat ini, terdapat 131 minimarket ilegal dari total 342 minimarket di 11 kecamatan. Disperindag pernah berjanji menindak minimarket ilegal tersebut sudah dikatakan sejak 2012 lalu, namun hingga kini minimarket itu tetap beroperasi tanpa izin usaha.
Kelima, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan permasalahan seputar jembatan penyebrangan orang (JPO), penataan Terminal Depok, jalur sejajar rel hingga pembangunan Teminal tipe A Jatijajar yang hingga kini masih molor. Untuk JPO saja, dinas berjanji akan membangun empat JPO di tahun 2013 namun faktanya hanya dua JPO yang dalam pengerjaan.
Pembuatan terminal sejajar rel juga tidak dapat maksimal karena terganjal masalah lahan dengan PT KAI. Pengaturan sembilan trayek angkutan kota yang akan dipindahkan ke jalur barat Depok gagal karena para sopir mogok kerja. Untuk pembangunan Terminal Jatijajar yang dimulai sejak 2006 hingga kini baru selesai 30 persen saja.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengklaim, tidak ada masalah dengan kekosongan jabatan di lima dinas tersebut.
"Soal lima kepala dinas enggak ada permasalahan. Sedang diselesaikan, dalam proses di Provinsi," kata Nur Mahmudi kepada wartawan di Depok, Kamis (5/12/2013).
Saat ditanya lebih lanjut, mantan Presiden Partai Keadilan (PK) itu enggan menjawab lebih detil.
Baca berita terkait:
5 Kadis kosong, kinerja Pemkot Depok jadi memble
Selain itu, berdasarkan data yang dihumpun, ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini banyak disoroti publik. Soal RTH ini berdampak pada keterlambatan Raperda RTRW Depok.
Saat ini DPRD Kota Depok menuntut Pemkot meningkatkan RTH dari 13 persen menjadi 30 persen dari total lahan wilayah yang hanya 200,29 kilometer persegi. Jumlah lahan kosong di Depok tinggal 9.829 hektar atau 47,64 persen dari 200,29 kilo meter persegi total luas wilayah Depok.
Padahal, pada awal pemisahan Depok dari Bogor pada 1999 lalu, lahan terbuka di Depok mencapai 55 persen. Jumlah lahan yang dibangun meningkat drastis sejak tujuh tahun lalu.
Laju pertumbuhan perumahan di Kota Depok mencapai 123 hektar per tahun. Akhirnya pemerintah melakukan pembatasan perumahan di zonasi padat penduduk. Seperti Kecamatan Beji, Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis.
Kedua, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) dengan permasalahan banjir, tanah longsor, dan pembangunan jalan. Depok memiliki 56 lokasi langganan banjir di Kali Laya dan kali Jantung, Cimanggis.
Selain itu, terdapat sembilan titik rawan longsor di Jalan Lembah Bukit (Cinere), Palsi Gunung Selatan (Cimanggis), Mutiara Depok (Pancoran Mas), Perumahan PGRI (Sukmajaya), Sawangan, dan di daerah hulu selatan.
Masalah jalan lingkungan, pemerintah Depok menjanjikan lebih dari 50 jalan lingkungan di perbaiki pada 2013 ini. Namun, hingga saat ini hanya kurang dari 50 persen yang sudah diperbaiki.
Ketiga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan masalah klasisk yaitu tentang sampah. Pada 2014 TPA Cipayung Depok tidak lagi bisa menampung sampah karena sudah overload sejak 2012. Setiap hari ada sekitar 1.600 meter kubik sampah yang masuk ke TPA dari 4.500 meter kubik sampah yang diproduksi.
Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dibuat untuk menyelamatkan TPA juga tak maksimal. Dari 45 UPS yang dibangun, hanya 20 UPS yang beroperasi. Akhirnya, sampah di Depok menumpuk di 260 tempat pembuangan sementara (TPS) di 63 kelurahan. Mandeknya pengangkutan dari TPS ini juga karena dinas kekurangan truk pengangkut. Idealnya, Depok membutuhkan sekitar 150 truk. Namun saat ini hanya 74 truk yang beroperasi.
Keempat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) dengan masalah perijinan minimarket. Saat ini, terdapat 131 minimarket ilegal dari total 342 minimarket di 11 kecamatan. Disperindag pernah berjanji menindak minimarket ilegal tersebut sudah dikatakan sejak 2012 lalu, namun hingga kini minimarket itu tetap beroperasi tanpa izin usaha.
Kelima, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan permasalahan seputar jembatan penyebrangan orang (JPO), penataan Terminal Depok, jalur sejajar rel hingga pembangunan Teminal tipe A Jatijajar yang hingga kini masih molor. Untuk JPO saja, dinas berjanji akan membangun empat JPO di tahun 2013 namun faktanya hanya dua JPO yang dalam pengerjaan.
Pembuatan terminal sejajar rel juga tidak dapat maksimal karena terganjal masalah lahan dengan PT KAI. Pengaturan sembilan trayek angkutan kota yang akan dipindahkan ke jalur barat Depok gagal karena para sopir mogok kerja. Untuk pembangunan Terminal Jatijajar yang dimulai sejak 2006 hingga kini baru selesai 30 persen saja.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengklaim, tidak ada masalah dengan kekosongan jabatan di lima dinas tersebut.
"Soal lima kepala dinas enggak ada permasalahan. Sedang diselesaikan, dalam proses di Provinsi," kata Nur Mahmudi kepada wartawan di Depok, Kamis (5/12/2013).
Saat ditanya lebih lanjut, mantan Presiden Partai Keadilan (PK) itu enggan menjawab lebih detil.
Baca berita terkait:
5 Kadis kosong, kinerja Pemkot Depok jadi memble
(mhd)
