HIV/AIDS Tanggung jawab pemerintah, bukan LSM
Senin, 02 Desember 2013 - 10:06 WIB
HIV/AIDS Tanggung jawab pemerintah, bukan LSM
A
A
A
Sindonews.com - Human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) seharusnya menjadi permasalahan pemerintah, bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Kalau bagi saya (pekan kondom nasional) tidak ada masalah, ya sah-sah saja. Seharusnya ini tangggung jawab negara yaitu pemerintah bukan LSM," kata Pegiat Yayasan Karya Peduli Kita (Kapeta) Ari kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).
Dia menegaskan, penggunaan kondom bukan untuk melegalkan hubungan seks bebas. "Bukan untuk itu. Tapi pencegahan," tandasnya.
Sekadar diketahui, program kondomisasi merupakan program pertama dari menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi. Nafsiah juga menyerukan penggunaan sosialisasi kondom untuk para remaja terus menuai aksi penolakan.
Dia rencananya akan meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN.
Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS. Seperti yang dilansir situs berita Islam dakwatuna.com (19/06/2012) dari data yang dihimpun Kemenkes per 30 Juni 2011, ada 26.483 kasus AIDS dan 66.693 kasus HIV.
Total ada 93.176 kasus atau 50 persen dari estimasi nasional (data ODHA 2011 diprediksi mencapai 210 ribu orang). Data tersebut dihimpun dari 32 provinsi dan 30 kabupaten dan kota di Indonesia.
Menkes menyatakan dalam 20 tahun setelah upaya penanggulangan HIV digulirkan di Indonesia, pemerintah masih menghadapi masalah yang sama, dan belum terjadi perubahan signifikan.
Berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids (KPA) DKI Jakarta tahun 2011 ibu rumah tangga terinveksi HIV/AIDS sebanyak 345 orang, angka itu lebih tinggi 55 persen dari tahun sebelumnya.
"Kalau bagi saya (pekan kondom nasional) tidak ada masalah, ya sah-sah saja. Seharusnya ini tangggung jawab negara yaitu pemerintah bukan LSM," kata Pegiat Yayasan Karya Peduli Kita (Kapeta) Ari kepada Sindonews, Senin (2/12/2013).
Dia menegaskan, penggunaan kondom bukan untuk melegalkan hubungan seks bebas. "Bukan untuk itu. Tapi pencegahan," tandasnya.
Sekadar diketahui, program kondomisasi merupakan program pertama dari menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi. Nafsiah juga menyerukan penggunaan sosialisasi kondom untuk para remaja terus menuai aksi penolakan.
Dia rencananya akan meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN.
Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS. Seperti yang dilansir situs berita Islam dakwatuna.com (19/06/2012) dari data yang dihimpun Kemenkes per 30 Juni 2011, ada 26.483 kasus AIDS dan 66.693 kasus HIV.
Total ada 93.176 kasus atau 50 persen dari estimasi nasional (data ODHA 2011 diprediksi mencapai 210 ribu orang). Data tersebut dihimpun dari 32 provinsi dan 30 kabupaten dan kota di Indonesia.
Menkes menyatakan dalam 20 tahun setelah upaya penanggulangan HIV digulirkan di Indonesia, pemerintah masih menghadapi masalah yang sama, dan belum terjadi perubahan signifikan.
Berdasarkan data Komisi Penanggulangan Aids (KPA) DKI Jakarta tahun 2011 ibu rumah tangga terinveksi HIV/AIDS sebanyak 345 orang, angka itu lebih tinggi 55 persen dari tahun sebelumnya.
(mhd)
