BPKN desak DKI audit TransJakarta
Selasa, 19 November 2013 - 16:28 WIB
BPKN desak DKI audit TransJakarta
A
A
A
Sindonews.com - Buruknya pelyanan bus TransJakarta ternyata banyak diadukan warga kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN sendiri mendesak agar Pemprov DKI Jakarta mengaudit Transjakarta.
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN David Tobing menjelaskan, pelayanan bus Transjakarta yang menjadi moda transportasi unggulan di DKI ternyata tak sebaik dengan rencananya.
Pasalnya, BPKN sendiri menerima banyak aduan terkait pelayanan Transjakarta.
"Karena itu Pemda DKI harus mengaudit Trans Jakarta kembali. Harus dievaluasi sering terbakar karena pakai BBG, dievaluasi jangan terulang lagi, apa karena mesinnya yang kurang baik atau bahan bakarnya yang kurang baik, harus dikenakan hukuman," tegasnya di Depok, Selasa (19/11/2013).
Selain itu, kata dia, masih ditemukannya kasus pelecehan terhadap perempuan juga menjadi fokus dari BPKN. Namun ia menegaskan, bahwa pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, bukan lembaga yang mengeksekusi memberikan hukuman.
"Lalu tata tertib penumpang, sekarang kan sudah ada pembedaan tempat duduk wanita dan pria, agar menghindari pelecehan dan pencurian, utamakan servis kepada penumpang, pertimbangakan sisi kenyamanan," tegasnya.
Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN David Tobing menjelaskan, pelayanan bus Transjakarta yang menjadi moda transportasi unggulan di DKI ternyata tak sebaik dengan rencananya.
Pasalnya, BPKN sendiri menerima banyak aduan terkait pelayanan Transjakarta.
"Karena itu Pemda DKI harus mengaudit Trans Jakarta kembali. Harus dievaluasi sering terbakar karena pakai BBG, dievaluasi jangan terulang lagi, apa karena mesinnya yang kurang baik atau bahan bakarnya yang kurang baik, harus dikenakan hukuman," tegasnya di Depok, Selasa (19/11/2013).
Selain itu, kata dia, masih ditemukannya kasus pelecehan terhadap perempuan juga menjadi fokus dari BPKN. Namun ia menegaskan, bahwa pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah, bukan lembaga yang mengeksekusi memberikan hukuman.
"Lalu tata tertib penumpang, sekarang kan sudah ada pembedaan tempat duduk wanita dan pria, agar menghindari pelecehan dan pencurian, utamakan servis kepada penumpang, pertimbangakan sisi kenyamanan," tegasnya.
(ysw)
