Massa buruh tutup jalur Pantura & Wiradesa-Kajen
Selasa, 19 November 2013 - 11:26 WIB
Massa buruh tutup jalur Pantura & Wiradesa-Kajen
A
A
A
Sindonews.com - Jalur Pantura Wiradesa Kabupaten Pekalongan hingga menuju kantor Pemkab Kajen, dipadati buruh. Massa buruh menutup seluruh ruas jalan, tanpa memberi celah bagi kendaraan melawan arah.
"Kei jalan ra (dikasih jalan dong)," kata salah satu pengguna kendaraan dari arah barat (Jakarta) ke timur (Semarang), Selasa (19/11/2013).
Ketersendatan arus lalu lintas, karena ribuan orang buruh gabungan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang, menggelar aksi demo mogok massal.
Pemogokan kerja dilakukan rencananya tiga hari ke depan, mulai hari ini hingga Kamis 21 November 2013. Selain mogok, mereka juga melakukan aksi unjuk rasa di pusat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
Mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganulir nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diusulkan kepala daerah. Mereka meminta besaran UMK 2014 di tiga daerah itu sama, yakni Rp2,6 juta.
Mereka meminta, besaran UMK 2014 di tiga daerah itu sama, yakni Rp2,6 juta. Besaran itu, diperoleh dari hasil survei SPN. Dengan menggunakan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada September 2013.
Adapun rinciannya KHL itu adalah Rp1,9 juta murni untuk UMK 2014, Rp700.000 sisanya dari penghitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas buruh.
Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Soleh mengatakan, UMK Kabupaten Pekalongan harus sama dengan Kota Pekalongan. "UMK kabupaten harus sama dengan kota," terangnya.
"Kei jalan ra (dikasih jalan dong)," kata salah satu pengguna kendaraan dari arah barat (Jakarta) ke timur (Semarang), Selasa (19/11/2013).
Ketersendatan arus lalu lintas, karena ribuan orang buruh gabungan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang, menggelar aksi demo mogok massal.
Pemogokan kerja dilakukan rencananya tiga hari ke depan, mulai hari ini hingga Kamis 21 November 2013. Selain mogok, mereka juga melakukan aksi unjuk rasa di pusat Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
Mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menganulir nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota yang diusulkan kepala daerah. Mereka meminta besaran UMK 2014 di tiga daerah itu sama, yakni Rp2,6 juta.
Mereka meminta, besaran UMK 2014 di tiga daerah itu sama, yakni Rp2,6 juta. Besaran itu, diperoleh dari hasil survei SPN. Dengan menggunakan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada September 2013.
Adapun rinciannya KHL itu adalah Rp1,9 juta murni untuk UMK 2014, Rp700.000 sisanya dari penghitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas buruh.
Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Soleh mengatakan, UMK Kabupaten Pekalongan harus sama dengan Kota Pekalongan. "UMK kabupaten harus sama dengan kota," terangnya.
(san)
