DPRD tak percaya kinerja PD Parkir
Rabu, 13 November 2013 - 01:01 WIB
DPRD tak percaya kinerja PD Parkir
A
A
A
Sindonews.com - Komisi A bidang pemerintahan DPRD Makassar tidak mempercayai kinerja Perusahaan Daerah (PD) Parkir terkait tupoksi.
Nuryanto G Liwang, salah seorang anggota Komisi A mengatakan, maksimalisasi kinerja PD parkir saat ini cukup mengecewakan, menyusul banyaknya keluhan masyarakat tentang masalah parkir di kota Makassar.
Beberapa ruas jalan kata dia jadi semrawut akibat juru parkir (jukir) kerap bertindak semena-mena dengan menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
"Kami tidak bisa berharap banyak terhadap PD Parkir, sudah berapa kali ditegur baik penyampaian secara lisan maupun pada rapat dengar pendapat tapi tidak ada perubahan di lapangan. Selain pendapatannya yang perlu di-crosscheck, petugas parkir juga perlu diberikan bimbingan agar lebih profesional dalam bertugas," ujar politikus Partai Demokrat kepada KORAN SINDO, Selasa (12/11/2013).
Menurut Nuryanto, internal PD parkir memang perlu dievaluasi. Pasalnya, sistem rekruitmen jukir yang berjalan selama ini dinilai tidak sesuai dengan standar operasional (SOP). Seharusnya PD parkir merekrut petugas parkir yang memiliki sumber daya manusia (SDM) supaya keluhan-keluhan masyarakat tentang tarif parkir dan penataan kendaraan yang semraut sehingga menimbulkan kemacetan bisa diminimalisir.
"Ke depannya PD parkir perlu merekrut orang-orang yang lebih cerdas dan berkualitas, minimal merekrut petugas parkir tamatan SMA supaya mereka lebih enak diajak berkomunikasi dan mengerti aturan tentang perpakiran," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi A, Rahman Pina, menambahkan, PD parkir ini perlu diaudit, sebab fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan titik parkir yang cukup signifikan.
"Namun laporan mereka sampaikan ke dewan tidak ada penambahan titik, kami curiga ada kongkalikong dari petugas parkir dengan pengelola parkir itu sendiri, ini yang tidak objekif dan tidak tranparansi, sehingga PD Parkir harus diaudit secepatnya," tandas legislator Golkar tersebut.
Terpisah, Direktur PD Parkir, Arianto Dammar, mengaku, sorotan dewan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk lebih profesional dalam mengelola masalah parkir di Kota Makassar.
Meski demikian, sejumlah titik yang menjadi jalur rawan macet menurutnya sudah dibenahi dengan mengurangi space kendaraan yang menggunakan bahu jalan.
"Kita sudah tegur beberapa petugas kami di lapangan, terutama di sepanjang Jalan Boulevard, karena sebelumnya kendaraan berjejer dua sampai tiga baris sehingga menggangggu arus kendaraan, tapi sekarang sisa satu baris, bahkan pihak pemilik rumah makan di sana sudah menyediakan lahan parkir dengan menyewa lahan yang kosong di sekitar Jalan Boulevard," paparnya.
Nuryanto G Liwang, salah seorang anggota Komisi A mengatakan, maksimalisasi kinerja PD parkir saat ini cukup mengecewakan, menyusul banyaknya keluhan masyarakat tentang masalah parkir di kota Makassar.
Beberapa ruas jalan kata dia jadi semrawut akibat juru parkir (jukir) kerap bertindak semena-mena dengan menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
"Kami tidak bisa berharap banyak terhadap PD Parkir, sudah berapa kali ditegur baik penyampaian secara lisan maupun pada rapat dengar pendapat tapi tidak ada perubahan di lapangan. Selain pendapatannya yang perlu di-crosscheck, petugas parkir juga perlu diberikan bimbingan agar lebih profesional dalam bertugas," ujar politikus Partai Demokrat kepada KORAN SINDO, Selasa (12/11/2013).
Menurut Nuryanto, internal PD parkir memang perlu dievaluasi. Pasalnya, sistem rekruitmen jukir yang berjalan selama ini dinilai tidak sesuai dengan standar operasional (SOP). Seharusnya PD parkir merekrut petugas parkir yang memiliki sumber daya manusia (SDM) supaya keluhan-keluhan masyarakat tentang tarif parkir dan penataan kendaraan yang semraut sehingga menimbulkan kemacetan bisa diminimalisir.
"Ke depannya PD parkir perlu merekrut orang-orang yang lebih cerdas dan berkualitas, minimal merekrut petugas parkir tamatan SMA supaya mereka lebih enak diajak berkomunikasi dan mengerti aturan tentang perpakiran," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi A, Rahman Pina, menambahkan, PD parkir ini perlu diaudit, sebab fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan titik parkir yang cukup signifikan.
"Namun laporan mereka sampaikan ke dewan tidak ada penambahan titik, kami curiga ada kongkalikong dari petugas parkir dengan pengelola parkir itu sendiri, ini yang tidak objekif dan tidak tranparansi, sehingga PD Parkir harus diaudit secepatnya," tandas legislator Golkar tersebut.
Terpisah, Direktur PD Parkir, Arianto Dammar, mengaku, sorotan dewan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk lebih profesional dalam mengelola masalah parkir di Kota Makassar.
Meski demikian, sejumlah titik yang menjadi jalur rawan macet menurutnya sudah dibenahi dengan mengurangi space kendaraan yang menggunakan bahu jalan.
"Kita sudah tegur beberapa petugas kami di lapangan, terutama di sepanjang Jalan Boulevard, karena sebelumnya kendaraan berjejer dua sampai tiga baris sehingga menggangggu arus kendaraan, tapi sekarang sisa satu baris, bahkan pihak pemilik rumah makan di sana sudah menyediakan lahan parkir dengan menyewa lahan yang kosong di sekitar Jalan Boulevard," paparnya.
(lns)
