Denda maksimal diterapkan pekan ini
Selasa, 05 November 2013 - 13:47 WIB
Denda maksimal diterapkan pekan ini
A
A
A
Sindonews.com - Guna memantapkan denda maksimal bagi para pelanggar lalulintas, seluruh stake holder akan kumpul di Balai Kota Jakarta pekan ini. Stake holder tersebut akan melakukan pembahasan dan pemantapan denda yang akan diberlakukan pada akhir November mendatang.
Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono mengatakan, pembahasan akan melibatkan Dinas Pehubungan (Dishub) yang mewakili Pemda DKI, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Pembahasan akan dilakukan di Balai Kota dan melibatkan seluruh stake holder," katanya di Jakarta, Senin (5/11/2013).
Menurut Hindarsono, saat ini ada dua pelanggaran yang dinilai cukup banyak di Jakarta yaitu lawan arus dan penerobosan busway.
Dia menegaskan, pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan untuk membahas masalah teknis yang akan diberlakukan. "Akan dibahas masalah penindakan dan tentunya penentuan dendanya," tegasnya.
Untuk penindakan sendiri, kata dia, pihaknya juga tidak akan melakukan perubahan hanya intensitasnya saja lebih ditingkatkan.
Dia melanjutkan, penindakan denda maksimal tersebut sudah tercantum dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-undang Lalulintas dan angkutan jalan No.22/2009 yang menyebutkan maksimal denda yaitu Rp1 juta untuk kendaraan roda dua dan Rp500 ribu untuk kendaraan roda dua.
"Secepatnya ini bisa diterapkan dan tidak lagi butuh sosialisasi, karena rambu sudah ada dan di undang-undang juga sudah disebutkan," katanya.
Menurutnya, yang saat ini dilakukan adalah untuk memberikan pemberitahuan dengan penindakan biasa dengan denda yang juga masih biasa.
Dia menegaskan, masyarakat juga sudah mengetahui kalau jalur khusus tersebut terlarang bagi angkutan umum selain bus Transjakarta begitu juga dengan lawan arus.
Mekanismenya penindakan juga tidak ada perubahan cukup dengan tilang biasa. Namun, untuk besaran denda biasanya hakim pengadilan yang memutuskan.
Dia menegaskan, untuk mengantisipasi adanya oknum aparat mulai dari TNI, Polri bahkan pejabat pihaknya juga membentuk tim gabungan mulai dari Dishub, Ditlantas Polda Metro dan Garnisun.
"Jadi, tidak ada alasan lagi dan tidak ada pandang bulu siapapun yang melanggar akan kami tindak," tegasnya.
Sampai saat ini sekira 250 personel Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah ditempatkan secara acak dibeberapa titik yang dinilai rawan penerobosan.
Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono mengatakan, pembahasan akan melibatkan Dinas Pehubungan (Dishub) yang mewakili Pemda DKI, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Pembahasan akan dilakukan di Balai Kota dan melibatkan seluruh stake holder," katanya di Jakarta, Senin (5/11/2013).
Menurut Hindarsono, saat ini ada dua pelanggaran yang dinilai cukup banyak di Jakarta yaitu lawan arus dan penerobosan busway.
Dia menegaskan, pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan untuk membahas masalah teknis yang akan diberlakukan. "Akan dibahas masalah penindakan dan tentunya penentuan dendanya," tegasnya.
Untuk penindakan sendiri, kata dia, pihaknya juga tidak akan melakukan perubahan hanya intensitasnya saja lebih ditingkatkan.
Dia melanjutkan, penindakan denda maksimal tersebut sudah tercantum dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-undang Lalulintas dan angkutan jalan No.22/2009 yang menyebutkan maksimal denda yaitu Rp1 juta untuk kendaraan roda dua dan Rp500 ribu untuk kendaraan roda dua.
"Secepatnya ini bisa diterapkan dan tidak lagi butuh sosialisasi, karena rambu sudah ada dan di undang-undang juga sudah disebutkan," katanya.
Menurutnya, yang saat ini dilakukan adalah untuk memberikan pemberitahuan dengan penindakan biasa dengan denda yang juga masih biasa.
Dia menegaskan, masyarakat juga sudah mengetahui kalau jalur khusus tersebut terlarang bagi angkutan umum selain bus Transjakarta begitu juga dengan lawan arus.
Mekanismenya penindakan juga tidak ada perubahan cukup dengan tilang biasa. Namun, untuk besaran denda biasanya hakim pengadilan yang memutuskan.
Dia menegaskan, untuk mengantisipasi adanya oknum aparat mulai dari TNI, Polri bahkan pejabat pihaknya juga membentuk tim gabungan mulai dari Dishub, Ditlantas Polda Metro dan Garnisun.
"Jadi, tidak ada alasan lagi dan tidak ada pandang bulu siapapun yang melanggar akan kami tindak," tegasnya.
Sampai saat ini sekira 250 personel Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah ditempatkan secara acak dibeberapa titik yang dinilai rawan penerobosan.
(mhd)
